Produksi Beras Capai 34,77 Juta Ton, Kadin Nilai Kebijakan Prabowo Sangat Tepat untuk Ketahanan Pangan

bisnisbandung.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai capaian produksi beras nasional yang menembus 34,77 juta ton sebagai hasil dari kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam satu tahun pertama masa pemerintahannya.

Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pertanian, Devi Erna Rachmawati, berbagai langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan terbukti membawa dampak signifikan, baik bagi stok nasional maupun kesejahteraan petani.

Devi menilai bahwa kebijakan menaikkan harga gabah dari Rp5.000 menjadi Rp6.500 merupakan langkah tepat yang ikut meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) hingga mencapai 124.

Baca Juga: Pakar Inovasi Digital Soroti Ambisi Raksasa di Balik MrBeast yang Tak Lagi Sekadar YouTuber

Peningkatan ini dianggap sebagai pencapaian penting yang menegaskan bahwa kebijakan pemerintah berjalan efektif dalam menopang kesejahteraan pelaku usaha tani di lapangan.

“Kalau kita melihat konsistensi pemerintah ya, di 2025 ini kan kita benar-benar stop impor beras. Dan untuk distribusi, rantai pasok kita memang perlu beberapa pembenahan di lapangan,” ujarnya dilansir dari youtube CNBC Indonesia.

Terkait distribusi beras, Devi mengakui bahwa rantai pasok masih membutuhkan pembenahan. Ia menyoroti perlunya penyediaan silo pengering gabah hingga tingkat desa, peningkatan mekanisasi untuk mengurangi potensi kehilangan hasil panen, serta digitalisasi proses distribusi dari hulu ke hilir.

Baca Juga: Tips Mengurangi Kebisingan Rumah dengan Isolasi Suara Efektif

Menurutnya, langkah-langkah tersebut menjadi kunci efisiensi biaya logistik sekaligus memastikan ketersediaan beras tetap stabil tanpa bergantung pada impor, terutama setelah pemerintah menghentikan impor beras pada 2025.

Kadin juga menilai kebijakan pemerintah menurunkan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen sebagai langkah berani yang berdampak langsung pada penurunan biaya produksi petani.

“Memang secara teknis ini akan membebani kebijakan fiskal kita. Tapi kalau penurunan 20% ini diimbangi dengan digitalisasi dan efektivitas serta efisiensi cost, saya rasa ini akan benar-benar menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” ungkapnya.

Baca Juga: Universitas Pasundan Gelar Pembagian SK Promotor dan Co- Promotor Bagi Mahasiswa Doktor Ilmu Manajemen Angkatan ke-28.

Meskipun kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap beban fiskal, Devi menilai dampaknya akan tetap positif jika diiringi dengan penerapan digitalisasi distribusi pupuk secara lebih ketat dan efisiensi biaya di sektor hilir.

Ia juga menekankan perlunya pengawasan untuk mencegah penyimpangan distribusi serta penyesuaian margin keuntungan di BUMN pupuk agar anggaran negara tidak terbebani secara berlebihan.

Kadin meyakini bahwa kombinasi peningkatan produksi, kebijakan pro-petani, serta perbaikan sistem distribusi akan memperkuat ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.