Bisnisbandung.com - Kritikus politik Faizal Assegaf menyoroti arah reformasi Polri yang sedang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai bahwa upaya memperbaiki profesionalitas dan netralitas Polri tidak perlu dilakukan dengan memindahkan kewenangan institusi tersebut ke kementerian lain.

Sebaliknya, ia menegaskan bahwa posisi Kapolri dan Panglima TNI seharusnya tetap langsung berada di bawah Presiden sesuai prinsip sistem ketatanegaraan.

Baca Juga: Miris! Krisis Kain Operasi, Dokter RSUD Kab Muna Beberkan Kondisi Memprihatinkan

“Ini adalah menandai posisi Panglima TNI dan Kapolri tetap berada di bawah Presiden,” tegasnya dilansir dari youtube Metro TV.

“Tetapi pentingnya kepolisian dibantu oleh instrumen namanya Kementerian Keamanan supaya hal-hal yang menyangkut transparansi anggaran, rekrutmen, edukasi, hubungan pusat–daerah bisa dikelola di sana,” sambungnya.

Pandangan tersebut ia sampaikan dalam sebuah diskusi publik di Jakarta Selatan, ketika banyak pihak mengusulkan agar Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri.

Baca Juga: Pakar Hukum Tegaskan Kasus Ira Puspadewi Berbeda dari Tom Lembong, Soroti Perdebatan Hakim

Faizal memandang langkah itu tidak sejalan dengan struktur konstitusional yang sudah ditetapkan.

Sebagai alternatif, Faizal mengusulkan pembentukan Kementerian Keamanan yang khusus memantau dan mengawasi Polri serta TNI.

Menurutnya, lembaga ini dapat mengelola fungsi administratif seperti transparansi anggaran, pola rekrutmen, pendidikan aparat, hingga hubungan antara pusat dan daerah.

Faizal menilai lembaga tersebut dapat menjadi instrumen yang menyeimbangkan fungsi keamanan negara sekaligus memastikan dua institusi penting ini tidak terseret dalam dinamika politik.

Dengan keberadaan kementerian tersebut, isu-isu sensitif dapat difilter tanpa memengaruhi kinerja Polri dan TNI.

Faizal memandang bahwa salah satu masalah utama Polri dan TNI selama ini adalah kerentanan terhadap intervensi politik. Melalui kementerian baru yang bersifat monitor dan koordinatif, ia menilai potensi tersebut bisa ditekan.

Baca Juga: Kasus Ira Puspadewi Dikhawatirkan Bisa Buat Profesional Takut Jadi Direksi BUMN, Prof Hibnu Tanggapi