Polemik Meme Bahlil yang Dimaafkan, Ketika Kritik Kebijakan Dianggap Serangan Pribadi

bisnisbandung.com - Perdebatan mengenai meme yang menyasar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mencuat di ruang publik.

Isu ini mengemuka setelah muncul mural bernada satir hingga ekspresi digital warganet yang menyoroti kebijakan yang dijalankan Bahlil.

Diskusi publik berkembang karena muncul respons pelaporan oleh kelompok tertentu yang menganggap meme tersebut sebagai serangan personal. Namun  saat berita ini ditulis Menteri Bahlil telah memaafkan.

Baca Juga: Meme Bahlil Ramai di Media Sosial, Rocky Gerung: Memang Agak Konyol Soal Reputasi

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik, Rocky Gerung menilai bahwa kritik publik sebenarnya ditujukan pada kebijakan yang diambil Bahlil dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara, bukan pada identitas dirinya sebagai individu ataupun sebagai kader partai.

“Yang diolok-olok adalah menteri. Menteri Bahlil itu mesti dipisahkan supaya teman-teman anak-anak muda Golkar juga paham tentang etika politik yang berhubungan dengan kritik terhadap kebijakan,” tegasnya dilansir dari YouTube Rocky Gerung Official.

Dalam perspektif tersebut, publik lebih mempertanyakan langkah-langkah yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

Baca Juga: Psikolog Forensik Nilai Kasus Ammar Zoni Cerminkan Kegagalan Negara Menangani Rehabilitasi

Salah satu kebijakan yang memicu gelombang kritik adalah rencana pengembangan wilayah Rempang yang menimbulkan persoalan bagi masyarakat lokal.

Selain itu, wacana pemanfaatan kawasan Gunung Lawu untuk kepentingan energi juga menjadi perhatian generasi muda yang semakin sensitif terhadap isu keberlanjutan lingkungan.

Publik menilai pendekatan pembangunan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian ruang hidup.

Fenomena meme dan ekspresi visual lainnya yang muncul di dalam maupun luar negeri menunjukkan bagaimana kritik politik kini bergerak melalui medium digital.

Respons cepat, luas, dan spontan dari warganet memperlihatkan bahwa diskusi kebijakan tidak hanya terjadi di institusi formal, namun berlangsung terbuka di ruang publik.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Semringah, Tak Dilibatkan dalam Restrukturisasi Utang Kereta Cepat