Feri juga menyoroti kesenjangan antara penghasilan anggota DPR dengan masyarakat umum. Di Indonesia, gaji dan tunjangan anggota parlemen disebut bisa mencapai puluhan kali lipat dari upah minimum regional (UMR), sementara di negara lain jaraknya hanya sekitar tiga hingga empat kali lipat.
Perbedaan ekstrem ini, menurutnya, menjadi salah satu faktor yang memicu reaksi keras masyarakat terhadap fasilitas pensiun seumur hidup.
Ia menegaskan bahwa revisi menyeluruh terhadap sistem keuangan dan kesejahteraan anggota DPR perlu dilakukan.
Tujuannya bukan untuk menghapus hak-hak anggota dewan, tetapi memastikan agar fasilitas yang diberikan sebanding dengan kinerja dan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat.
Feri menilai, bila kinerja parlemen menunjukkan kualitas yang baik dan berpihak pada kepentingan rakyat, publik tentu tidak akan mempermasalahkan besarnya tunjangan atau pensiun yang diterima.***
Baca Juga: Israel Ancam Aktivis Global, Wanda Hamidah Desak Dunia Bertindak Bukan Hanya Mengecam
Artikel Terkait
Terungkap! 63 Anggota DPR Hanya Lulusan SMA, 211 Tak Jelas Riwayat Pendidikan — Wakil Rakyat atau Wakil Misteri?
Wanti-Wanti Terjadi Gejolak, DPR Desak Menteri ESDM Segera Atasi Kelangkaan BBM Swasta
DPR Dukung Disiplin Fiskal, Tapi Minta Penyerapan Anggaran BGN Diperhitungkan Hingga Akhir Tahun
DPR Pertanyakan Benturan Data Menkeu dan BUMN Terkait Pelunasan Subsidi 2024
Belajar dari Dunia, DPR Minta MBG Indonesia Segera Dibenahi dengan UU