Ia menilai mekanisme seleksi yang ketat harus dimasukkan dalam revisi undang-undang agar jabatan tersebut tidak lagi dipolitisasi.
Said menegaskan bahwa Presiden Prabowo perlu mewaspadai dinamika revisi UU BUMN yang bisa menjadi jebakan politik.
Menurutnya, publik harus ikut mengawal proses legislasi agar pengelolaan BUMN benar-benar diarahkan untuk kepentingan negara dan masyarakat, bukan kelompok atau individu tertentu.***
Baca Juga: Soal Kasus Pembunuhan Kepcab Bank, Tersangka Terkait Komplotan Pembobol Rekening Dormant
Artikel Terkait
Doni Oskaria Plt Menteri BUMN, Pemerintah Buka Opsi Peleburan ke Danantara
Dony Oskaria Ditunjuk Plt Menteri BUMN, Janji Lanjutkan Cita-Cita Erick Thohir
Penunjukan Dony Oskaria Plt Menteri BUMN Munculkan Spekulasi, Ini Menurut Pengamat