Penunjukan Dony Oskaria Plt Menteri BUMN Munculkan Spekulasi, Ini Menurut Pengamat

bisnisbandung.com - Penunjukan Dony Oskaria sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri BUMN menggantikan Erick Thohir menuai sorotan dari pengamat politik.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai penunjukan ini lebih bersifat administratif untuk mengisi kekosongan jabatan sementara, bukan sebagai langkah strategis baru dalam pengelolaan BUMN.

Menurut pengamat politik ini, posisi Plt memang secara umum ditunjuk untuk menjaga kesinambungan kementerian dan memastikan operasional berjalan, tanpa mengeluarkan kebijakan strategis besar.

Baca Juga: Lebih dari 5.000 Kasus Keracunan, KPAI Bongkar Masalah Program Makan Bergizi Gratis

Dony Oskaria dipilih karena pengalamannya sebagai Wakil Menteri BUMN dan COO Danantara, sehingga dianggap memahami persoalan internal BUMN dan dapat mengelola transisi dengan lancar.

Adi Prayitno menekankan bahwa penunjukan Plt juga mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam memilih sosok yang mampu menangani banyak pekerjaan rumah di kementerian yang membutuhkan pembenahan signifikan.

“Kalau saya sih melihat lebih kepada kehati-hatian untuk melihat kira-kira siapa sosok yang dinilai punya portofolio yang relatif bisa menjanjikan untuk membenahi sektor kementerian yang memang dalam banyak hal masih banyak PR dan perlu pembenahan yang cukup signifikan,” terangnya dilansir dari youtube CNN Indonesia.

Baca Juga: Lebih dari 5.000 Kasus Keracunan, KPAI Bongkar Masalah Program Makan Bergizi Gratis

Dalam konteks BUMN, pengelolaan yang baik sangat penting untuk menghindari kerugian perusahaan negara dan memastikan kinerja tetap optimal.

Ia menambahkan bahwa penunjukan sementara seperti ini bukanlah pengganti kebijakan strategis jangka panjang, melainkan solusi sementara untuk menjaga kelancaran operasional kementerian hingga menteri definitif ditunjuk.

Dengan demikian, fokus utama Dony Oskaria adalah menjaga kelangsungan program dan menyiapkan BUMN agar tetap stabil dalam periode transisi.

Langkah ini diharapkan memberi waktu bagi pemerintah untuk menilai opsi terbaik dalam menunjuk menteri definitif yang dapat mengambil kebijakan strategis serta memastikan perusahaan negara berjalan lebih efisien dan menguntungkan.

“Karena sifatnya sementara, siapapun bisa ditunjuk terutama yang dianggap masih mengerti seputaran persoalan-persoalan BUMN itu,” pungkasnya.***

Baca Juga: Gara-Gara Video Celotehan 'Rampok Uang Negara' Viral, Wahyudin Moridu Resmi Dipecat PDIP