bisnisbandung.com - Program Makanan Bergizi untuk Anak Sekolah (MBG) menuai banyak sorotan setelah menyebabkan kasus keracunan di berbagai daerah.
Ahli Gizi senior, Tan Shot Yen, menilai pelaksanaan program ini tidak hanya bermasalah pada kualitas makanan, tetapi juga pada kompetensi tenaga gizi yang dilibatkan.
Dalam rapat bersama Komisi IX DPR, Tan Shot Yen menegaskan bahwa banyak tenaga gizi yang ditempatkan di Sentra Penyediaan Pangan dan Gizi (SPPG) masih berstatus baru lulus.
Baca Juga: BGN Disorot Soal Kerja Sama Dengan Danone, Produk Instan Merajalela di Program MBG
“Dan lebih lucu lagi, mereka enggak ngerti kalau ditanya apa itu HACCP? Hah? HACCP hewan apa itu? Loh, ya ahli kecil ora ngerti, ya emang jam terbangnya masih kurang,” lugasnya dilansir dari youtube Kompas TV.
Kondisi ini dinilai berisiko karena sebagian besar dari mereka belum memahami standar keamanan pangan internasional, salah satunya Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP).
Padahal, pemahaman HACCP sangat penting untuk menjamin keamanan dan kualitas makanan yang dikonsumsi anak.
Lemahnya kompetensi ini berdampak pada praktik di lapangan, di mana penilaian gizi sering kali hanya sebatas hitungan kalori tanpa memperhatikan kualitas pangan.
Baca Juga: Kebijakan Purbaya Dinilai Offside, Yanuar: Bisa Picu Krisis Fiskal!
Akibatnya, makanan yang dibagikan dalam program MBG dinilai tidak sesuai dengan standar gizi seimbang, bahkan cenderung didominasi produk instan dan ultra processed food (UPF) yang tidak dianjurkan dalam pedoman resmi Kementerian Kesehatan.
Ta Shot Yen juga menyoroti bahwa kasus keracunan makanan dalam program MBG sempat dilaporkan media asing, menandakan lemahnya pengawasan dan kontrol mutu.
Menurutnya, hal ini memalukan bagi Indonesia yang seharusnya sudah memiliki panduan jelas terkait pemberian makanan tambahan (PMT) melalui posyandu, baik untuk penyuluhan maupun pemulihan gizi.
Baca Juga: Keracunan Massal Gegara MBG, Dapur Bermasalah Langsung Disikat Jeje
Ia menekankan perlunya reformasi besar, mulai dari penghentian distribusi produk kering berbasis industri, evaluasi menyeluruh terhadap operasional SPPG, peningkatan kapasitas tenaga gizi agar memahami standar keamanan pangan, hingga penerapan sistem monitoring dan supervisi yang lebih akuntabel.
Artikel Terkait
Yayasan Nakal Ancam Citra Program Makan Bergizi Gratis, DPR Desak BGN Bertindak Tegas
DPR Dukung Disiplin Fiskal, Tapi Minta Penyerapan Anggaran BGN Diperhitungkan Hingga Akhir Tahun
BGN Disorot Soal Kerja Sama Dengan Danone, Produk Instan Merajalela di Program MBG