Pantang Mundur, Roy Suryo Santer Desak Klarifikasi Soal Pendidikan Gibran

Bisnisbandung.com - Roy Suryo terus mendesak klarifikasi terkait dugaan kejanggalan dalam riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia menilai terdapat ketidaksesuaian dalam urutan pendidikan yang tercatat di sejumlah dokumen dan publikasi resmi.

Roy menyoroti perbedaan informasi mengenai perjalanan pendidikan Gibran, mulai dari secondary school, program di Management Development Institute of Singapore (MDIS), hingga jenjang sarjana di University of Technology Sydney (UTS).

Baca Juga: Rocky Gerung Prediksi 2029 Gibran Naik Jadi Presiden, Jokowi Jadi Wapres

Menurutnya, terdapat data yang tertukar sehingga menimbulkan dugaan ketidaksesuaian pada dokumen penyetaraan pendidikan.

Selain itu, ia juga menyinggung perubahan data yang tercatat di lembaga resmi, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemerintah Kota Solo.

Perubahan tersebut dianggap tidak memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses politik.

Roy menyampaikan persoalan ini langsung ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pertemuan dengan pejabat terkait menghasilkan keputusan untuk melanjutkan ke tahap mediasi.

Baca Juga: Adopsi Konsep Sumitronomics untuk Capai Target Ekonomi 8%, Menkeu: Target Ini Tidak Mudah

“Maka atas dasar niat baik kami, kami datang secara baik-baik ke kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini,” tuturnya dilansir dari youtube Kompas TV.

“Dan alhamdulillah tadi sekali lagi saya sudah diwawancara langsung oleh Prof. Abdul Mukti dan kemudian beliau mengatakan mohon maaf tidak bisa mendampingi, tapi makanya kita menunggu arahannya siapa yang seharusnya kemudian menerima kami,” lanjutnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa langkah yang diambil bukan untuk menciptakan kegaduhan, melainkan demi memastikan transparansi dan kejelasan data pendidikan pejabat publik.

Baca Juga: Ekonom Tanggapi Strategi Sumitronomics, Danantara Jadi Kunci

Isu ini sebelumnya juga menjadi perhatian publik setelah muncul perbedaan informasi di berbagai media dan situs resmi.