Sarankan Gibran Lanjutkan S2, Hendri Satrio Nilai Polemik Ijazah Bukan Hal Utama

bisnisbandung.com - Perdebatan seputar riwayat pendidikan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, masih saja mencuat ke publik mempertanyakan kesetaraan sekolah yang ditempuh di luar negeri.

Namun, pengamat politik Hendri Satrio menilai bahwa isu utama bukan terletak pada dokumen pendidikan, melainkan kualitas kepemimpinan yang dimiliki Gibran.

“Makanya kalau saya sih begini, kan Mas Gibran itu kalau menurut saya distrust dari masyarakat itu bukan tentang ijazah tapi tentang kualitas,” lugasnya dilansir dari youtube official iNews.

Baca Juga: Gibran Disamakan Tukang Karcis, Kang Sobary: Tatapannya Kosong, Bingung!

“Nah, saya pernah menyarankan, "Mas Gibran kuliah lagi aja S2" Di Paramadina lah, biar saya yang ngajar nanti, saya yang belain gitu,” terusnya.

Menurut Hendri, keraguan publik lebih banyak muncul akibat distrust yang berkembang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 dan sejumlah aturan yang dianggap menguntungkan pihak tertentu.

Kondisi ini membuat masyarakat menaruh perhatian lebih pada aspek administratif, termasuk ijazah Gibran.

Padahal, yang lebih penting adalah bagaimana kualitas seorang wakil presiden dalam menjalankan peran politik dan kenegaraan.

Baca Juga: Gila! BW Bongkar Rahasia Pensiun DPR: Seumur Hidup Walau Hanya Menjabat 1 Bulan

Ia menegaskan bahwa Gibran sudah menempuh pendidikan hingga lulus, baik di sekolah menengah maupun perguruan tinggi.

Namun, agar ke depan tidak lagi memicu polemik serupa, Hendri menyarankan Gibran melanjutkan pendidikan ke jenjang magister.

Menurutnya, langkah ini dapat memperkuat kapasitas sekaligus menjawab keraguan publik terhadap kompetensi Gibran sebagai pemimpin muda.

Hendri juga menilai bahwa transparansi terkait riwayat pendidikan seharusnya bukan hal yang sulit. Dengan membuka secara jelas sekolah dan perguruan tinggi yang pernah ditempuh, publik akan mendapatkan kejelasan tanpa perlu terjebak dalam spekulasi.

Baca Juga: Jejak Panas Erick Thohir di BUMN, Pangkas Besar-besaran Dari 142 Jadi 47 Perusahaan