Ray Rangkuti Nilai Penanganan Polisi Terhadap Aktivis Kini Tidak Klop dengan Era Digital

bisnisbandung.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti ketidakselarasan cara polisi menangani aksi-aksi mahasiswa dan generasi muda saat ini.

Menurut Ray, pola lama penegakan hukum yang digunakan sejak tahun 2000-an tidak lagi efektif untuk menghadapi generasi baru yang cerdas, melek teknologi, dan memiliki gaya berorganisasi berbeda.

Ray menilai pendekatan aparat yang masih berpegang pada cara pandang lama kerap memicu benturan yang tidak perlu.

Baca Juga: Singgung Delpedro, Kompolnas Tegaskan Perbedaan antara Demo dan Pengerusakan

“Cuman generasi baru, gaya baru, pola baru ini dihadapi dengan cara pandang tahun 70, 80, 90-an gitu loh. Bahwa di belakang itu ada makar, di belakang itu ada dalang, di belakang itu macam-macam gitu. Jadi enggak klop sebetulnya,” gamblangnya dilansir dari youtube CNN Indonesia.

“Apa yang terjadi? Berulang kisah ini karena cara menangani tahun 2000-an itu akan dianggap bisa mengurangi tensi dari gerakannya. Kagak tuh,” tegasnya.

Penangkapan aktivis dan penggunaan pasal makar, misalnya, dinilai tidak menurunkan intensitas aksi, namun justru menimbulkan korban dan persoalan kemanusiaan yang tidak seharusnya terjadi.

Baca Juga: Tegas! Jangan Ulangi Kesalahan 1998: Pesan Menkeu Purbaya di DPR

Menurut Ray, masyarakat kini membutuhkan polisi yang independen dan fokus pada kepentingan negara serta bangsa, bukan sebagai alat kekuasaan politik.

Ia menyoroti istilah “parcok” yang mencerminkan dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam ranah politik, yang menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Ray juga menekankan perbedaan fokus antara Presiden yang menekankan pemberantasan koruptor dan mafia dengan tindakan aparat yang masih menargetkan aktivis, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dan praktik di lapangan.

Ia menekankan perlunya reformasi institusi polri agar mampu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat modern, meminimalkan benturan, dan menjaga hak kebebasan sipil sekaligus menegakkan hukum secara adil dan proporsional.***

Baca Juga: Nagih Loker ke Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi Siapkan Ribuan Tenaga Terampil untuk Industri BYD