Usman Hamid Sebut Tidak Ada Ruang Hukum untuk Pidanakan Pendapat Ferry Irwandi

bisnisbandung.com - Kontroversi terkait rencana pemidanaan terhadap CEO Malaka, Ferry Irwandi, terus menuai sorotan publik.

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, menilai langkah tersebut tidak memiliki dasar hukum karena pernyataan yang disampaikan Ferry merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi.

Menurut Usman, isu mengenai darurat militer yang diangkat Ferry tidak muncul tanpa dasar. Wacana pemberlakuan keadaan darurat pernah dibahas dalam lingkup pemerintahan, bahkan disebutkan dalam pertemuan resmi bersama Presiden dan sejumlah tokoh.

Baca Juga: Rencana TNI Laporkan Ferry Irwandi Dinilai Keliru dan Berlebihan

“Dan ini pula yang kemudian ditunjukkan lagi oleh Ferry Irwandi melalui postingan atau unggahannya terkait dengan pernyataan Menteri Pertahanan yang berkaitan dengan pemberlakuan darurat militer,” jelasnya dilansir dari youtube CNN Indonesia.

Unggahan Ferry di media sosial dinilai hanya merujuk pada informasi yang telah berkembang di ruang publik.

“Jadi ia ingin menunjukkan bahwa apa yang ia bicarakan itu sesuatu yang memang ada di dalam pemberitaan,” terangnya.

Selain itu, Usman menegaskan bahwa ketersinggungan tidak bisa dikaitkan dengan institusi negara.

Baca Juga: Reshuffle Mendadak, Mahfud MD Akui Terkejut Saat Budi Gunawan Dicopot

Berbeda dengan pandangan sebagian kalangan militer yang menilai penghinaan melekat pada institusi, Amnesty Internasional menekankan bahwa institusi tidak memiliki perasaan sehingga tidak dapat menjadi korban pencemaran nama baik.

“Ini kan jadinya kesannya Anda enggak siap berdebat, enggak siap berdialektika, lalu Anda melaporkan ke polisi. Kalau itu bukan berjiwa demokrat namanya. Seorang tentara juga bisa berjiwa demokrat seharusnya,” jelasnya.

Pernyataan Ferry di diskusi publik juga dianggap sebagai upaya mendorong adanya investigasi independen terkait dugaan keterlibatan aparat dalam kerusuhan demonstrasi akhir Agustus.

Menurut Usman, hal tersebut justru sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, bukan tindak pidana.

Kontroversi ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara masyarakat sipil dan militer.

Baca Juga: Reshuffle Mendadak, Mahfud MD Akui Terkejut Saat Budi Gunawan Dicopot