Polemik Tunjangan Rumah DPRD, Formappi Kritik Beban APBD dan Kinerja Legislator

bisnisbandung.com - Isu tunjangan rumah anggota DPRD menuai kritik tajam. Besaran fasilitas yang mencapai puluhan juta rupiah per bulan dinilai tidak sebanding dengan kinerja wakil rakyat di daerah.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai pemberian tunjangan perumahan tersebut berlebihan karena sebagian besar anggota DPRD sudah berdomisili di wilayah tempat mereka bertugas.

“Ya, di DKI Jakarta ya anggota-anggota yang menjadi anggota DPRD DKI Jakarta itu hampir pasti sejak pencalonannya itu sudah berdomisili di Jakarta dan katakanlah sudah punya rumah di Jakarta,” terangnya dilansir dari youtube Metro TV.

Baca Juga: Heboh! Tunjangan Rumah DPRD Tembus Puluhan Juta Rupiah

“Jadi tidak masuk akal ketika kemudian mereka ini diberikan tunjangan yang jelas-jelas tidak akan dipakai untuk kepentingan menyewa rumah ya,” sambungnya.

Di DKI Jakarta, tunjangan rumah pimpinan DPRD tercatat sebesar Rp78 juta per bulan. Padahal mayoritas anggota dewan sudah memiliki rumah di ibu kota sehingga fasilitas tersebut tidak benar-benar digunakan untuk menyewa tempat tinggal.

Menurut Lucius, hal ini menunjukkan ketidakselarasan antara manfaat tunjangan dan kebutuhan riil.

Formappi juga menyoroti dampak kebijakan ini terhadap keuangan daerah. Anggaran yang digunakan berasal dari APBD, sementara banyak kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak justru terbengkalai.

Baca Juga: Gerindra Soal Tuntutan 17+8: DPR Klaim Transparan, Minta Gerakan Mahasiswa Tidak Ditunggangi

Di Jawa Tengah, tunjangan rumah pimpinan DPRD bahkan disebut melebihi Rp70 juta per bulan.

Kondisi tersebut dinilai semakin membebani keuangan daerah dan menunjukkan ketimpangan dalam alokasi anggaran.

Lucius menegaskan bahwa ada jurang besar antara pendapatan anggota DPRD dengan kondisi ekonomi rakyat.

Di tengah kesulitan finansial yang dialami masyarakat, tunjangan fantastis ini menciptakan kesan bahwa wakil rakyat lebih menikmati fasilitas mewah ketimbang memperjuangkan kepentingan publik.

Baca Juga: Aliansi Sipil Desak Pembentukan Tim Investigasi Independen untuk Korban Kekerasan Aparat

Gelombang kritik dari masyarakat, termasuk melalui demonstrasi besar di Jakarta, memperlihatkan keresahan terhadap ketimpangan tersebut.