Misteri Kasus Pengadaan Chromebook, Prof Hibnu: Nadiem Jangan-Jangan Hanya Sebagai Alat

bisnisbandung.com - Mantan menteri Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka, muncul analisa bahwa ia bukan satu-satunya aktor dalam proyek bermasalah senilai Rp1,9 triliun tersebut.

Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus berkembang.

Pakar hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman, Prof. Hibnu Nugroho, menilai bahwa proyek digitalisasi pendidikan ini menabrak banyak mekanisme resmi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Baca Juga: Rp 2,5 Miliar untuk Bojong Kalaler, Gubernur Dedi Mulyadi Tegaskan Rumah Kumuh Harus Hilang

Menurutnya, meskipun peran Nadiem cukup dominan dalam memberikan arahan, sulit membayangkan seorang menteri bisa menggerakkan proyek besar tanpa adanya relasi kuasa yang lebih tinggi.

“Pertanyaannya, Pak Nadiem berani menabrak aturan, berani memberikan perintah itu, Pak Nadiem diperintah siapa? Oleh siapa? Pengaruh siapa? Ini yang saya kira harus dibuka,” lugasnya dilansir dari youtubr tvOneNews.

“Makanya kalimat kejujuran itu saya kira betul, bahwa Pak Nadiem jangan-jangan hanya sebagai alat ketika itu, karena pengadaan yang terjadi,” terusnya.

Baca Juga: Uya Kuya Bertemu Pelaku Penjarah Rumahnya, Pilih Maaf & Cabut Laporan Polisi

Ia menjelaskan bahwa dalam pengadaan senilai triliunan rupiah, seharusnya sistem birokrasi yang melibatkan pejabat pengadaan, biro perencanaan, hingga perangkat aturan presiden berjalan secara ketat.

Namun, dalam praktiknya proyek Chromebook justru melibatkan pejabat struktural di level direktur tanpa peran sistem yang seharusnya.

Prof. Hibnu menambahkan, ada indikasi bahwa rencana pengadaan Chromebook sudah disusun sebelum Nadiem resmi dilantik sebagai menteri.

Hal ini memunculkan dugaan adanya perencanaan kekuasaan yang lebih besar di balik posisinya di kabinet. Ia menyebutkan bahwa Nadiem bisa saja hanya menjadi alat dalam skema yang lebih luas.

Selain itu, aliran dana dari proyek senilai Rp1,9 triliun ini masih menjadi pertanyaan besar.

Baca Juga: Mahasiswa Terbelah! Ikrar Nusa Bhakti Ungkap Politik Uang di Tubuh BEM