Utang KCIC Membengkak, DPR Ingatkan Ancaman Rugi hingga Rp6 Triliun

bisnisbandung.com - Proyek kereta cepat Indonesia–Cina (KCIC) menjadi perhatian setelah beban utangnya dinilai semakin mengkhawatirkan.

Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, menilai kondisi tersebut sudah menyerupai bom waktu yang dapat meledak sewaktu-waktu dan mengancam keberlangsungan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Menurut Darmadi, kerugian KCIC pada 2025 diperkirakan mencapai Rp4,4 triliun dan berpotensi membengkak hingga Rp6 triliun pada 2026.

Baca Juga: Janji Palsu Danantara, Awalil Rizky: BUMN Diperas Demi RAPBN!

“Karena beban yang ditanggung itu kan beban keuangan plus kerugian KCIC sudah mencapai kalau dikali dua sudah Rp4,4 triliun di tahun 2025,” ucapnya dilansir dari youtube CNN Indonesia.

“Ya, saya pikir dengan angka itu kemudian tahun 2026 akan menuju ke Rp6 triliun. Saya pikir angka itu akan sulit dilakukan walaupun dilakukan upaya-upaya restrukturisasi ke pihak CDB China begitu. Karena beban yang ditanggung sudah terlalu berat,” lanjutnya.

Ia menilai angka sebesar itu terlalu berat jika hanya ditanggung oleh KAI. Sebagai perusahaan transportasi publik yang melayani puluhan juta masyarakat setiap hari, KAI dipandang tidak akan mampu menutup beban finansial tersebut tanpa mengorbankan layanan bagi masyarakat.

Baca Juga: Mobil & Motor Ikut Diangkut? Hotman Paris Bongkar Kejanggalan OTT Immanuel Ebenezer

Darmadi menegaskan bahwa solusi paling realistis adalah pengambilalihan utang KCIC oleh pemerintah.

Dengan begitu, KAI dapat tetap fokus menjalankan fungsi utamanya sebagai penyedia layanan transportasi rakyat tanpa terganggu oleh masalah arus kas akibat beban utang.

Ia juga menilai opsi restrukturisasi dengan China Development Bank (CDB) tidak akan cukup membantu.

Beban kerugian yang sudah terlanjur besar membuat langkah restrukturisasi hanya bersifat sementara, sedangkan masalah fundamental tetap belum terselesaikan.

Baca Juga: Wow! Sungai Kalimalang Bakal Jadi Wisata Air & Kuliner Modern, Dedi Mulyadi: Target Januari Sudah Bisa Dinikmati!

Bagi Darmadi, proyek kereta cepat tidak bisa dilihat semata sebagai urusan bisnis. Proyek ini menyangkut kepentingan publik yang luas sehingga keterlibatan pemerintah adalah langkah strategis yang mendesak.