Dari 104 daerah yang mengalami kenaikan PBB, 20 di antaranya naik lebih dari 100%.
Namun sebagian besar kebijakan ini sudah dijalankan sebelum 2025 dan ditetapkan oleh pejabat kepala daerah sebelumnya.
Pernyataan ini sekaligus menepis anggapan bahwa kenaikan PBB saat ini merupakan dampak langsung dari kebijakan efisiensi anggaran pusat.***
Artikel Terkait
Solo Ternyata Tak Suka AHY, Connie Bakrie: PDI Perjuangan Mau Dampingi Prabowo atau Maju Sendiri?
Demonstrasi Mahasiswa Efektif Pemakzulan Gibran, Rocky Gerung: Proses Parlemen Hanya Buang Waktu
Status Setya Novanto di Golkar Diklarifikasi Ahmad Doli: Belum Pernah Keluar
95% Warga Puas, Pengamat Politik: Namun Pengangguran dan Kemiskinan Jadi PR Gubernur Dedi Mulyadi
Anggaran Pendidikan 2026 Dikritik Awalil Rizky, MBG Diduga Abaikan Amanat Konstitusi
Bongkar Sindikat Impor Pakaian Bekas di Bandung, Mendag Budi Santoso: Nilainya Tembus Rp112 Miliar