Wamendagri Bima Arya Bongkar Fakta Kenaikan PBB, Bukan Salah Pemerintah Pusat

Bisnisbandung.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya membantah isu yang menyebut kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di berbagai daerah terjadi akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.

Menurut Bima berdasarkan data yang dihimpun Kemendagri, terdapat 104 daerah yang mengalami kenaikan PBB-P2.

Dari jumlah tersebut sebanyak 20 daerah mencatat kenaikan di atas 100 persen.

Baca Juga: Eropa Satu per Satu Akui Palestina, Hamas Ambil Sikap Realistis Terima Gencatan Senjata

Namun Bima menegaskan mayoritas kebijakan itu tidak terjadi di tahun 2025.

Dikutip dari youtube Liputan6, Bima Arya menjelaskan “Kalau kita lihat ada 104 daerah yang memang mengalami kenaikan PBB-P2.

“Nah 20 daerahnya itu kenaikannya di atas 100%. Dari 20 daerah itu hanya tiga yang kebijakannya dilakukan pada 2025. Sebagian besar kebijakan sudah berjalan sebelumnya,” kata Bima Arya.

Bima menambahkan banyak kenaikan tarif PBB justru ditetapkan pada masa pejabat kepala daerah bukan hasil dari arahan pemerintah pusat.

Dengan begitu ia memastikan kebijakan efisiensi anggaran yang digulirkan pemerintah pusat awal 2025 tidak ada kaitannya langsung dengan kenaikan PBB.

Baca Juga: Gaza Dibombardir 60 Warga Tewas dalam 24 Jam, Analis Ungkap Motif Israel Tolak Damai

Bima Arya mengatakan “Cukup banyak kebijakan yang keluar pada masa pejabat kepala daerah.”

“Jadi data ini menunjukkan bahwa kenaikan PBB bukanlah dampak dari kebijakan efisiensi pemerintah pusat,” tegasnya.

Isu kenaikan PBB ini sempat menuai sorotan publik lantaran sebagian warga mengeluhkan beban pajak yang melonjak tajam.

Pemerintah daerah pun diminta transparan dalam menetapkan kebijakan pajak agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat.

Baca Juga: Transfer Daerah Anjlok ke Rp650 T, LPEM UI Peringatkan Potensi Ketimpangan Daerah