Bisnisbandung.com - Gejolak politik di Kabupaten Pati memanas, ribuan warga dari berbagai kalangan mulai dari ASN, guru, petani, peternak, hingga pekerja swasta, tumpah ruah di depan Kantor Bupati Pati.
Jumlah massa disebut mencapai hampir 100 ribu orang. Tuntutan mereka tegas: Bupati Sudewo mundur dari jabatannya.
Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti menilai kebijakan ini jadi pelajaran bagi pejabat publik di Indonesia.
Baca Juga: Podcast Bukan Alat Pidana, Tegas Susno Duadji soal Kasus Abraham Samad
Pemicu kemarahan warga adalah kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan hingga 250 persen.
Meski Sudewo sudah mencabut aturan itu amarah warga terlanjur membara.
"Ini bukan sekadar soal pajak. Ini soal arogansi pemimpin yang menantang rakyat," kata Ikrar Nusa Bhakti dalam youtubenya.
Menurutnya, Sudewo terkesan mengikuti pandangan Machiavelli bahwa pemimpin lebih baik ditakuti daripada dicintai.
"Sayangnya rakyat Pati membalas dengan gelombang protes terbesar dalam sejarah daerah ini," ujarnya.
Baca Juga: Abraham Samad Dijerat Gara-Gara Podcast, Ade Darmawan: Tidak Ada Diksriminasi
Situasi makin panas ketika seluruh fraksi di DPRD Pati termasuk fraksi pendukung Sudewo kompak menyetujui penggunaan hak angket.
DPRD pun membentuk panitia khusus untuk mendalami kebijakan yang memicu kericuhan tersebut.
Langkah DPRD ini dinilai Ikrar sebagai sinyal kuat bahwa Sudewo telah kehilangan dukungan politik di parlemen daerah.
"Kalau seluruh fraksi sepakat hak angket artinya ini sudah lampu merah untuk Bupati," jelasnya.
Baca Juga: Rakyat Kecil Terjepit Pajak, Direktur CELIOS Persoalkan Pajak Orang Super Kaya
Artikel Terkait
‘Dikepung’ Sampah, Herman: Jawa Barat Siap Berlakukan Kontrol TPA
Kunjungi Try Sutrisno, Gibran Bahas Kesehatan Jokowi Sekaligus Serahkan Undangan HUT ke-80 RI
Walk Out! Susi Pudjiastuti Marah Izin KJA Pangandaran: Harus Dicabut!
OPD Terbaik Pemprov Jabar Dapat Hadiah Spesial, Dedi Mulyadi: Kursus di Korea Menanti
Adi Prayitno Analisis Pertemuan Gibran dan Try Sutrisno Bisa Tenangkan Publik
Pertumbuhan Ekonomi 5,12% di Triwulan II, Awalil Rizky: Data BPS Perlu Diuji