Sri Mulyani Singgung Gaji Guru: Apakah Semuanya Harus dari Keuangan Negara atau Partisipasi Masyarakat?

bisnisbandung.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa anggaran pendidikan harus digunakan secara efektif dan tidak boleh dihabiskan untuk belanja yang tidak memberi manfaat signifikan.

Pesan ini disampaikan dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (7/8/2025).

Menurutnya, Indonesia memiliki ekosistem pendidikan yang luas, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi, meliputi guru honorer, dosen, peneliti, dan tenaga akademik dengan latar belakang beragam.

Baca Juga: Prabowo Kritik Pedas Pelaku Ekonomi, Jangan Korbankan Rakyat Demi Keuntungan

Dengan skala sebesar itu, tata kelola anggaran menjadi tantangan besar, sehingga diperlukan sistem insentif yang mendorong kinerja, bukan sekadar pemerataan tanpa mempertimbangkan prestasi.

“Tapi kita tahu bahwa intelektualitas dan kepandaian, maupun kemampuan untuk meraih prestasi itu bukan masalah asas sama rata sama rasa,” ujarnya.

“Begitu jadi dosen, kemudian punya hak privilege untuk mendapatkan tunjangan? Dosen juga harus diukur kinerjanya. Dan inilah yang mungkin menjadi salah satu ujian bagi Indonesia: are we rewarding the achievement atau are we going to distribute the money for the sake of just equality?,” tegasnya.

Baca Juga: Digugat Sekolah Swasta, Dedi Mulyadi: Ini Tanda Kebijakan Saya Berjalan

Sri Mulyani memaparkan bahwa alokasi anggaran pendidikan dibagi ke dalam tiga klaster.

Pertama, anggaran yang ditujukan langsung bagi murid dan mahasiswa, termasuk biaya operasional sekolah per kapita, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, beasiswa hingga jenjang pascasarjana, serta program pengembangan sejak usia dini.

Klaster kedua mencakup alokasi untuk guru dan dosen, mulai dari gaji hingga tunjangan kinerja.

Menurutnya, isu kesejahteraan tenaga pendidik menjadi tantangan tersendiri, sehingga perlu dikaji apakah seluruh pembiayaan harus ditanggung negara atau melibatkan partisipasi masyarakat.

“Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus dari keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat?” tuturnya.

Baca Juga: Cerita Haru di Sleman, Dedi Mulyadi Borong Dagangan Ibu untuk Biaya Pengobatan Suami