Projo Tegaskan Tuduhan Politisasi Hukum oleh Jokowi Tidak Berdasar

bisnisbandung.com - Organisasi relawan Projo menanggapi tuduhan yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai aktor di balik dugaan politisasi hukum dalam kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong.

Melalui pernyataan Wakil Ketua Umum Freddy Alex Damanik, Projo menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dan cenderung bersifat spekulatif.

“Ya, apa pun masalahnya semua salah Jokowi, kan begitu. Ini narasi,” lugasnya dilansir dari youtube Kompas TV.

Baca Juga: Ragam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Untuk Menurunkan Fenomena Rojali Dan Rohana

Freddy memandang bahwa setiap pemerintahan yang tengah atau pernah berkuasa memang kerap menjadi sasaran kritik, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan proses hukum yang dianggap bermuatan politik.

Ia menilai hal ini sebagai dinamika yang lumrah dalam sistem demokrasi, di mana pemimpin negara seringkali dijadikan pihak yang paling bertanggung jawab, terlepas dari fakta dan bukti hukum yang mendukung tudingan tersebut.

“Itu biasa pada periode pemerintahan manapun, kapanpun Pak SBY, Pak Jokowi, Ibu Megawati. Kalau ada proses persidangan atau proses peradilan yang berbau politik, ya pasti pemerintah yang berkuasa disalahkan,” terangnya.

Baca Juga: Megawati di Kongres PDIP: Kembalikan Keadilan Hukum itu di Republik Indonesia ini!

Dalam konteks ini, Freddy menyebut bahwa pemerintahan Jokowi selama dua periode dikenal dengan sikap terbuka terhadap kritik.

Menurutnya, tidak ada indikasi bahwa Jokowi menggunakan kekuasaan untuk membungkam pihak-pihak yang berseberangan secara politik, termasuk saat menghadapi isu hukum yang menyeret nama tokoh dari partai oposisi maupun pihak internal koalisi.

Projo juga menyoroti bahwa bahkan setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, Jokowi masih menjadi sasaran isu kontroversial, seperti laporan terkait ijazah.

Baca Juga: Ekonom Soroti Pembatasan Insentif BUMN, Danantara Kian Dominan

Hal ini, kata Freddy, menunjukkan bahwa kritik terhadap mantan presiden tetap berlangsung dan tidak dibatasi secara struktural selama masa kepemimpinannya.

Dengan demikian, Projo menilai bahwa tuduhan keterlibatan Jokowi dalam dugaan rekayasa hukum tidak lebih dari opini politik yang wajar muncul di ruang demokrasi, tetapi tidak disertai bukti konkret yang dapat diuji secara hukum.