Gibran Dikirim ke Papua Pembenci Heboh! Ade Armando: Itu Tugas Negara Bukan Pembuangan!

Bisnisbandung.com - Penunjukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai pengarah percepatan pembangunan Papua menuai kontroversi di media sosial.

Banyak pihak menilai penugasan tersebut sebagai upaya "pengasingan politik" oleh Presiden Prabowo Subianto.

Namun akademisi dan pegiat media sosial Ade Armando menilai anggapan tersebut keliru dan terlalu simplistis.

Baca Juga: Kebijakan Pajak Pedagang Online Dinilai Sudah Tepat, CELIOS: Ini untuk Menyetarakan Pedagang

Dalam youtube Cokro TV, Ade Armando menyebut narasi “Gibran disingkirkan” hanyalah framing dari pihak-pihak yang ingin menjatuhkan Gibran dan keluarganya.

“Begitu ada kabar Gibran ditugaskan ke Papua, langsung dicibir. Ini harus dibaca dengan kacamata sempit mereka yang ingin menyingkirkan Gibran dari panggung politik nasional,” ujar Ade Armando.

Ade Armando menegaskan bahwa penugasan tersebut bukan keputusan sepihak Presiden Prabowo.

Justru hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Otonomi Khusus yang menugaskan Wakil Presiden untuk memimpin percepatan pembangunan wilayah timur Indonesia termasuk Papua.

“Selama ini pasal itu tidak dijalankan. Baru kali ini ditegaskan bahwa Wapres bertanggung jawab atas pembangunan di Papua. Jadi ini bukan pengasingan tapi pelaksanaan hukum,” jelasnya.

Baca Juga: Mengapa Kasus Beras Oplosan Tak Kunjung Usai? Celah Distribusi SPHP Jadi Sorotan Peneliti

Ia juga menambahkan bahwa informasi pertama soal penugasan Gibran justru datang dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra yang menjelaskan konteks hukum penunjukan tersebut.

Menurut Ade Armando framing yang dibangun oleh sebagian pengamat dan tokoh publik yang menyebut Gibran “dimakzulkan, ditugaskan, disingkirkan”, hanyalah bagian dari upaya berulang untuk mendiskreditkan keluarga Jokowi.

“Sejak awal ada pihak yang terus menyerang Jokowi dan Gibran. Mulai dari isu ijazah palsu, penyakit kulit, sampai dorongan pemakzulan. Sekarang mereka framing penugasan ini sebagai pengusiran. Ini sudah seperti ‘perang’,” kata Ade Armando.

Ia bahkan menyebut kelompok tersebut sedang berada dalam “mode paranoid” yang membaca setiap langkah politik Gibran dengan kacamata kecurigaan.

Baca Juga: Kasus Beras Oplosan Diduga Libatkan 7 Perusahaan Besar, DPR Desak Penelusuran Menyeluruh