Sentil Menteri Budi Arie, Anggota DPR Fraksi PDIP: Ini Serabutan Pak kerjanya

bisnisbandung.com - Rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, berlangsung dinamis dengan sorotan tajam terhadap peta jalan program Koperasi Desa Merah Putih.

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, mengkritisi sejumlah aspek mendasar dalam rencana besar yang tengah digagas oleh kementerian tersebut.

Salah satu poin utama yang disorot adalah ketidakjelasan struktur peta jalan menuju target besar pada tahun 2029, yaitu pencapaian kemandirian ekonomi desa.

Baca Juga: Spekulasi Kriminolog UI terkait Meninggalnya Diplomat Kemenlu di Kostan

“Ini serabutan, Pak, kerjanya, Pak. Anda Menteri dan Wamen, Pak. Ini kerjanya apa? Bapak pengin mencapai sesuatu yang besar, Pak. Dibagi lebih jelas, ya, supaya ini efektif dan efisien, gitu,” lugasnya dilansir dari youtube Merdekadotcom.

Darmadi mempertanyakan kesesuaian antara permintaan anggaran yang tinggi mencapai lebih dari Rp5 triliun dengan capaian awal program yang dianggap belum konkret.

Ia menilai bahwa besarnya dana yang dialokasikan justru lebih banyak digunakan untuk pelatihan di tahap awal, bukan pada penguatan kapasitas produksi atau pembentukan model bisnis yang nyata di desa-desa.

“Pak, ini kapan bisa berjalannya saja masih awang-awang, Pak, peta jalannya, Pak. Bapak ini bikin peta jalannya enggak benar, Pak. Kurang sempurna, Pak,” ungkapnya.

Baca Juga: Papua Bukan Tempat Main-main, Amien Rais: Gibran Pengalaman Nol!

Lebih jauh, ia menekankan bahwa penyusunan model bisnis dalam peta jalan tersebut baru muncul pada tahap kedua program.

Sementara tahapan awal tidak memberikan gambaran yang utuh terkait dasar empiris atau data kuantitatif yang diperlukan untuk membangun pendekatan yang sesuai dengan kondisi masing-masing desa.

Ketiadaan tahapan yang eksplisit dan ketidaksesuaian waktu pelaksanaan dengan target akhir dianggap berpotensi membuat keseluruhan program tidak berjalan optimal.

Darmadi juga menyoroti ketidakjelasan dalam pembagian tugas antara Menteri dan Wakil Menteri. Ia menyebutkan bahwa kinerja yang terlihat justru bersifat serabutan dan belum menunjukkan sistem kerja yang efisien dan terstruktur.

Baca Juga: Papua Bukan Tempat Main-main, Amien Rais: Gibran Pengalaman Nol!