Rocky Gerung Bongkar: DPR dan Pemerintah Sengaja Abaikan Suara Rakyat soal UU TNI!

Meski begitu kondisi sejarah yang unik membuat hal itu sulit dilakukan secara total.

Rocky Gerung juga membahas prinsip kerja militer yang berorientasi pada efisiensi komando berbeda dengan demokrasi yang lahir dari diskusi dan perdebatan.

Oleh karena itu keterlibatan militer dalam urusan sipil harus dibatasi agar demokrasi tidak terancam.

Rocky Gerung mengajak semua pihak terutama DPR dan pemerintah untuk membuka dialog dan tidak menuding masyarakat sipil yang menggugat sebagai pihak yang tidak berhak.

Baca Juga: Cara Merasakan Tuhan Dalam Segala Ciptaan

Ia menilai gugatan tersebut justru bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat.

“Jika UU tidak dibahas dengan partisipasi yang bermakna dari semua pihak terutama masyarakat sipil maka regulasi itu akan terus dipersoalkan. Ini soal demokrasi soal kedaulatan rakyat,” ujar Rocky Gerung.

Ia juga mengingatkan agar tak ada intimidasi atau ancaman terhadap masyarakat yang ingin berdialog dan menyuarakan pendapat.

Demokrasi tumbuh dari perdebatan yang sehat bukan dari ketakutan.

Baca Juga: Mengejutkan! Pengalaman Investor Ajaib Niat Nabung Saham Berujung Tagihan Utang Rp1,8 Miliar

Rocky mengajak untuk membuka kembali wacana relasi sipil-militer dengan dasar sejarah dan konteks Indonesia yang unik.

Ia menyoroti pentingnya keseimbangan agar TNI tetap profesional namun tetap menjadi bagian dari bangsa.

“Ini saatnya kita membuka percakapan agar Indonesia bisa menjaga demokrasi, ikut serta dalam perdamaian dunia, dan menata ekonomi yang lebih adil. Itu misi yang bagus dari Presiden Prabowo,” pungkasnya.***