Ia menyebut Kejaksaan perlu membuktikan lebih rinci terutama soal dugaan pengaturan sistem pengadaan berbasis Chromebook.
Bambang juga menyinggung pernyataan Megawati yang mengatakan “hukum jadi alat penguasa”.
Menurutnya hal itu bisa ditafsirkan sebagai bentuk “instrumentalisasi hukum” atau bahkan kriminalisasi.
Baca Juga: Setelah Aceh–Sumut, Kini Trenggalek vs Tulungagung 13 Pulau Disengketakan
“Itu bisa jadi benar bisa juga sebagai peringatan politik,” jelasnya.
Ia menambahkan publik harus mewaspadai proses legislasi kilat seperti revisi KUHAP, UU Kejaksaan, dan UU Kepolisian yang bisa memperluas kewenangan tanpa kontrol memadai.
Di akhir perbincangan Bambang mengajak publik untuk tetap kritis terhadap proses hukum dan kebijakan negara.
Ia mengingatkan bahwa kondisi deflasi ekonomi juga berpotensi menimbulkan kerentanan sosial.
“Suka nggak suka kita harus jadi bagian dari proses ini. Ikut diskusi kasih kontribusi sesuai kemampuan,” pungkasnya.***
Artikel Terkait
Persiapan Piala Presiden 2025, Dedi Mulyadi Tegaskan Si Jalak Harupat Jadi Mahkota Sepak Bola
Langkah Politik Kaesang Dimulai! Daftar Calon Ketua Umum PSI, Jokowi Bakal Gabung Juga?
Prabowo Bicara Keadilan Sosial di Rusia, Pengamat: Ini Sindiran Keras buat Rezim Lama
Kenaikan Gaji Hakim Cegah Korupsi? Ini Jawaban Menohok Prof Suparji Ahmad
Bongkar! Ini Jumlah Uang yang Disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Pendidikan Siswa Tidak Mampu
Inkubasi Karakter, Ini Kata Gusti Aju Dewi soal Pembinaan Anak Jawa Barat