Setiap presiden pasti akan melakukan evaluasi kinerja dan rotasi demi mengoptimalkan tim kerja.
Adi menyebut ada dua faktor utama yang biasanya menjadi alasan reshuffle dilakukan: kinerja dan dinamika politik.
Soal kinerja ia menyoroti isu-isu krusial seperti pengangguran, kemiskinan, hingga kontroversi pernyataan sejumlah menteri yang menimbulkan kegaduhan.
"Ada menteri yang bicara ngawur, buat gaduh, bahkan tak sesuai ritme kerja pemerintahan. Itu bisa jadi bahan evaluasi," ujarnya.
Dari sisi politik Adi menyebut pertemuan Prabowo dengan Megawati beberapa waktu lalu juga bisa menjadi isyarat awal pembentukan koalisi baru, yang ujungnya berimbas pada reshuffle.
Baca Juga: ICW Ungkap Korupsi Pengadaan Masih Marak Meski Sudah Digital, Proyek Fiktif dan Mark-Up Jadi Modus
"Kalau PDIP ingin masuk pemerintahan, tentu harus ada jatah kursi. Maka logis kalau ada reshuffle untuk beri ruang pada kader partai baru," jelasnya.
Adi mengingatkan bahwa publik saat ini butuh hasil nyata dari kerja para menteri.
Ia menyebut tak ada lagi alasan bagi pembantu presiden untuk tidak maksimal dalam bekerja.
"Kalau sudah dikasih kesempatan kedua tapi tetap malas, publik pasti dukung reshuffle besar-besaran. Jangan kasih ampun, jangan kasih kendor," pungkasnya.
Adi berharap para menteri, wakil menteri, kepala badan, dan lembaga segera berbenah dan menunjukkan kinerja konkret. Jika tidak, maka reshuffle hanya tinggal menunggu waktu.***
Artikel Terkait
Wakil Presiden Gibran Kenang Bung Karno, Inspirasi Bangsa dan Generasi Muda
Farhan Kecolongan! Judi Kasino Berkedok Futsal Digerebek Polisi
44 Tersangka Judi Kasino di Bandung Ditangkap, Uang Miliaran Disita Polisi!
SPMB Jawa Barat 2025 Transparan, Dedi Mulyadi: Yang Nyalahi Aturan Akan Dibuka ke Publik
Kabar Baik! Penunggu Pasien di Rumah Sakit Jawa Barat Tak Perlu Pikirkan Kos dan Makan Lagi
Bela Perempuan Sunda, Dedi Mulyadi: Stop Rendahkan Martabat Kaum Ibu