Bisnisbandung.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat apresiasi publik terkait kinerja pemberantasan korupsi.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut langkah agresif pemerintah dalam penegakan hukum berhasil membangun kepercayaan masyarakat.
Menurut Adi ini mencerminkan realitas bahwa penegakan hukum berjalan secara gradual dan agresif dalam tujuh bulan terakhir.
Baca Juga: Nama Pemain Belum Dibocorkan, Ginanti Rona Sutradarai Proyek Film Horor Religi 'Qorin 2'
“Survei itu mengonfirmasi bahwa pemberantasan korupsi era Prabowo tak main-main. Banyak kasus besar mulai dibuka seperti Pertamina, PT Timah, hingga dugaan korupsi di Kemendikbudristek,” ujar Adi youtubenya.
Adi mengingatkan kembali pidato Presiden Prabowo pada peringatan Hari Lahir Pancasila 2 Juni lalu.
Dalam pidatonya Prabowo menegaskan tidak akan pandang bulu dalam memberantas pejabat korup.
“Kalau mereka tidak setia berkhianat kepada bangsa mereka akan ditindak tegas. Tidak pandang suku, partai, atau agama,” ujar Prabowo kala itu.
Menurut Adi hal itu menunjukkan bahwa Prabowo menjadikan korupsi sebagai musuh bersama dan bukan sekadar retorika kampanye.
Baca Juga: Warga Hingga Elite Aceh Kompak Tolak Serah Pulau ke Sumut, Isu Migas dan Oligarki Mencuat
Bahkan Prabowo mendorong masyarakat khususnya pemuda agar melaporkan pejabat yang terindikasi korupsi baik di pusat maupun daerah.
Selama 7 bulan pemerintahan berjalan aparat penegak hukum mulai membongkar sejumlah kasus korupsi besar yang sebelumnya dianggap sulit disentuh.
Adi menilai langkah cepat ini patut diapresiasi karena mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membongkar jaringan korupsi lintas sektor.
Dalam catatan Adi tingkat kepuasan publik terhadap pemberantasan korupsi era Prabowo lebih tinggi dibanding masa awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: Publik Puas, Penegakan Hukum di Pemerintahan Prabowo Dinilai Sangat Agresif
Artikel Terkait
Stop Rapat di Hotel! Kata Dedi Mulyadi Lebih Baik Anggaran Difokuskan ke Masalah Publik
Kritik Kebijakan Mendagri, DPRD Jawa Barat Pilih Rapat Efisien tanpa Anggaran Hotel
Pendidikan Gratis di Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi Pastikan Tak Ada Pungutan
Tunggu Kesepakatan Megawati? Pengamat Bongkar Alasan Prabowo Tunda Reshuffle
Mengintip Proyeksi Prabowo, Indonesia Bakal Jadi Raksasa Ekonomi Dunia Tahun 2045
Isu ‘Proyek Kroni’ di MBG, Ini Jawaban Tegas dari Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana