Rocky Gerung Menduga Presiden Prabowo Belum Capai Kesepakatan dengan Megawati

bisnisbandung.com - Pengamat politik Rocky Gerung mengemukakan analisisnya terkait belum dilakukannya perombakan kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ia menduga, alasan utama tidak akan ada reshuffle disebabkan oleh belum tercapainya kesepakatan politik antara Presiden Prabowo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

“Karena reshuffle itu artinya memungkinkan PDIP atau mengundang PDIP masuk di dalam portofolio-portofolio yang tersedia setelah reshuffle,” lugasnya dilansir dari youttube pribadinya.

Baca Juga: Presiden Prabowo Pastikan Tidak Ada Reshuffle, Pengamat Singgung Menteri-Menteri Bermasalah

Dalam pandangannya, proses komunikasi politik antara kedua tokoh tersebut masih berlangsung dan bersifat halus atau tertutup.

Rocky melihat ada dinamika negosiasi yang belum mencapai titik final, khususnya terkait dengan posisi PDIP apakah akan bergabung ke dalam pemerintahan atau tetap berada di luar kabinet. Situasi inilah yang menurutnya menjadi alasan mengapa reshuffle belum diumumkan.

“Nah, analisis saya lebih utuh kalau saya katakan bahwa justru karena belum ada kesepakatan politik antara Prabowo dan Ibu Mega tentang posisi PDIP di dalam politik era pemerintahan Pak Prabowo, maka reshuffle belum diperlukan,” paparnya.

Baca Juga: Waketum Golkar Bela Gibran, Sebut Syarat Pasal 7A Tidak Terpenuhi untuk Pemakzulan

Ia menilai bahwa reshuffle kabinet bukan sekadar soal kinerja menteri, tetapi sangat berkaitan dengan konfigurasi kekuasaan politik.

Jika PDIP hendak masuk ke dalam kabinet, tentu akan ada konsekuensi berupa pembagian posisi strategis dalam portofolio kementerian yang tersedia.

Oleh karena itu, keputusan untuk melakukan reshuffle tidak dapat dipisahkan dari hasil akhir negosiasi politik antara Presiden Prabowo dan Megawati.

Menurut analisis Rocky, pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut belum akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat patut dibaca secara politis.

Baca Juga: Ramai Soal Pemakzulan Wapres Harus Bersama Presiden, Bivitri Susanti Soroti Prosedur Hukum

Ia melihat bahwa pernyataan tersebut mengindikasikan sikap menunggu terhadap proses politik yang masih berjalan.