DPR Soroti Kacau-Balau Haji 2025, Jemaah Haji Terlantar dan Jalan Kaki

bisnisbandung.com - Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyoroti secara tajam kekacauan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025.

Menurutnya, berbagai persoalan yang menimpa jemaah asal Indonesia di Tanah Suci, mulai dari proses keberangkatan hingga pelaksanaan puncak haji, menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam manajemen dan pelayanan jemaah.

Abdul Fikri menilai bahwa sejumlah kejadian, seperti keterlambatan keberangkatan ke Arafah dan kurangnya fasilitas tenda di Arafah dan Mina, merupakan bukti lemahnya kesiapan teknis dan koordinasi antar pemangku kepentingan.

Baca Juga: Peluang Timnas di Putaran Keempat, Pengamat Sepak Bola Perhitungankan Kemenangan

“Jadi secara keseluruhan memang harus dievaluasi. Andaikan kemudian ada warning dari Kementerian Haji Arab Saudi, ini wajar, ya, karena memang mereka juga sangat peduli dengan jemaah haji,” ungkapnya dilansir dari youtube CNN Indonesia.

Ia juga menyoroti banyaknya jemaah yang terpaksa berjalan kaki dari Muzdalifah ke Mina karena tidak mendapat transportasi, sebagai indikasi buruknya logistik di lapangan.

Selain persoalan teknis di Arab Saudi, Abdul Fikri juga menyoroti masalah sejak dari Indonesia, di mana terdapat jemaah dari NTB dan dua bandara utama Kertajati dan Surabaya yang sempat dipulangkan meskipun telah sampai di Arab Saudi.

Baca Juga: Jelang Putaran 4 Kualifikasi Piala Dunia, Mantan Timnas: Kalau Lawannya Timur Tengah Kita Bisa Lebih Nyaman

Peristiwa ini menurutnya menjadi preseden buruk yang harus masuk dalam catatan penting untuk penyelenggaraan haji ke depan.

Sebagai anggota DPR yang bertugas mengawasi langsung pelaksanaan ibadah haji, Abdul Fikri menilai pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek penyelenggaraan.

Ia menganggap bahwa pengelolaan haji saat ini terlalu banyak meninggalkan celah yang menyulitkan jemaah, dan bahkan merusak pengalaman spiritual mereka selama di Tanah Suci.

Baca Juga: Hari Lanjut Usia Nasional 2025, Wali Kota Bandung M. Farhan Dorong Kota Ramah Lansia

Menurutnya, semua kejadian ini menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki sistem yang cukup tangguh untuk menangani ibadah yang sangat kompleks seperti haji.

Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah melakukan perombakan menyeluruh terhadap tata kelola penyelenggaraan haji, baik melalui perbaikan kelembagaan maupun kebijakan teknis di lapangan.