Geram Empat Pulau di Aceh Jadi Wilayah Sumut, Deddy Sitorus: Bobby Kayak Anda Sudah Beres Aja dengan APBD

Bisnisbandung.com - Keputusan kontroversial Kementerian Dalam Negeri terkait pemindahan empat pulau dari Aceh ke Sumatera Utara terus menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk dari kalangan legislatif.

Anggota DPR RI, Deddy Sitorus, menyampaikan kritik keras atas langkah Menteri Dalam Negeri dan sikap Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam menangani isu ini.

Deddy mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut, yang menurutnya tidak melalui mekanisme dialog dan pertimbangan sosiologis yang matang.

Baca Juga: Kisah Haru Anak Cirebon yang Ingin Sekolah, Dedi Mulyadi: Saya Tanggung Sampai Lulus

“Kemarin ramai soal Gubernur Aceh yang meninggalkan Gubernur Sumut yang datang berkunjung ke Aceh untuk membicarakan soal empat pulau yang selama ini dimiliki oleh Aceh tapi oleh Kemendagri diputuskan menjadi milik Sumatera. Wah, wah, wah,” ucapnya.

Ia menyoroti bagaimana keputusan yang menyangkut wilayah administratif seharusnya melibatkan semua pihak terkait, terutama pemerintah daerah yang selama ini mengelola wilayah tersebut.

Empat pulau yang dipermasalahkan adalah Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar, yang sebelumnya secara administratif berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil.

Baca Juga: Buruh Juga Diperas! Kritik Pedas Said Iqbal Soal Investasi & Kebijakan Negara

Namun, melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-38 Tahun 2025, wilayah ini dialihkan ke Provinsi Sumatera Utara.

Deddy juga mempertanyakan kemampuan Sumatera Utara, khususnya Gubernur Bobby Nasution, dalam mengelola wilayah tambahan tersebut, mengingat tantangan pembangunan yang masih besar di daerah-daerah seperti Nias dan Danau Toba.

“Dan Sumut juga ya, Bung Bobby sebagai gubernur, kayak Anda sudah beres aja bisa dengan APBD untuk membiayai tanggung jawab provinsi, mau nambah empat pulau? Ini pada aneh-aneh saja sekarang,” tegasnya.

Menurutnya, seharusnya prioritas pembangunan difokuskan pada daerah yang sudah menjadi bagian dari Sumut, bukan menambah beban baru dengan mengambil alih wilayah yang masih disengketakan.

Ia juga mengkritik pendekatan “pengelolaan bersama” yang sempat dilontarkan oleh Pemprov Sumut.

Baca Juga: Picu Amarah PDIP, Adi Prayitno: Jika Budi Arie Tak Klarifikasi