Bisnisbandung.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menepis kekhawatiran publik soal aktivitas tambang nikel yang disebut-sebut merusak kawasan wisata Raja Ampat.
Bahlil menegaskan bahwa lokasi tambang berada jauh dari destinasi wisata utama seperti Pulau Piaynemo.
Bahlil menjelaskan tambang nikel yang dikelola PT Gak Nikel anak usaha PT Antam (BUMN).
Baca Juga: Presiden Prabowo Salat Idul Adha 1446 H di Masjid Istiqlal dan Salurkan Hewan Kurban
Menurut Bahlil tambang nikel beroperasi di Pulau Gak bukan di kawasan konservasi maupun zona wisata utama.
Dikutip dari youtube Warta Kota Production, Bahlil menjelaskan “Piaynemo itu pulau pariwisatanya Raja Ampat. Saya sering ke sana.”
“Lokasinya Pulau Gak, tempat tambang berada itu sekitar 30 sampai 40 kilometer,” kata Bahlil.
Menurutnya penting untuk melakukan verifikasi karena informasi di media kerap menyajikan gambar yang seolah-olah tambang berada di area wisata.
“Kita harus cross-check karena di beberapa media gambar yang ditampilkan itu seperti di Pulau Piaynemo. Padahal itu tidak tepat,” tegasnya.
Baca Juga: Gegara Follow Akun Judol, Wapres Gibran Jadi Sorotan Netizen! Istana Langsung Buka Suara
Meski demikian Bahlil mengaku telah memerintahkan penghentian sementara aktivitas tambang nikel tersebut.
Keputusan itu diambil untuk memberi waktu kepada tim Kementerian ESDM melakukan verifikasi lapangan.
“Kami sudah memutuskan lewat Dirjen Minerba untuk menghentikan sementara operasi PT Gak Nikel sampai hasil verifikasi keluar,” jelasnya.
Ia menyebut saat ini hanya satu perusahaan yang aktif beroperasi di wilayah tersebut,yakni PT Gak Nikel yang memiliki IUP produksi sejak 2017 dan mulai beroperasi pada 2018 setelah melalui proses AMDAL.
Baca Juga: Serunya 5 Game One Piece Android untuk Isi Waktu Luang
Artikel Terkait
Zulfan Lindan: Gestur Gibran Jadi Titik Balik Isu Pemakzulan
Usulan Pemakzulan Gibran Dikritik Ade Armando: Tak Ada Dasar Hukum Jelas
Ganjar Pranowo Tanggapi Surat Pemakzulan Wakil Presiden Gibran
Jemaah Furoda Terlantar di Tanah Suci, Menag Nazaruddin: Kami Tetap Bertanggung Jawab!
Gibran Bermasalah Secara Etis dan Hukum, Kata Pengamat soal Pemakzulan
Pesan Presiden Prabowo Disampaikan Dedi Mulyadi, Pemerintah Fokus untuk Rakyat Bukan Partai