Gibran akan Pindah di IKN, Pegiat Media Sosial: Ini Paling Diinginkan Kubu Pro Prabowo

bisnisbandung.com - Wacana kepindahan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada awal 2026 mendapat perhatian dari pegiat media sosial Alifurrahman.

Ia menilai bahwa langkah tersebut bukan sekadar administratif, melainkan mengandung makna politik yang signifikan, terutama bagi kubu pendukung Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Alifurrahman, kunjungan terbaru Gibran ke IKN merupakan peristiwa penting karena menjadi kunjungan pertama kali dari pimpinan negara sejak pelantikan Oktober 2024.

Baca Juga: PPP Butuh Pemimpin Populer dan Mendapat Dukungan Prabowo, Sorotan Pengamat

Ia menilai kehadiran Gibran menjadi sinyal positif, khususnya bagi investor, bahwa proyek IKN tetap berjalan dan tidak ditinggalkan, meskipun belum ada kunjungan langsung dari Presiden.

Dalam analisisnya, Alifurrahman menyoroti bahwa rencana Gibran untuk mulai berkantor di IKN tahun 2026 sejalan dengan harapan kuat dari kalangan pro-Prabowo.

“Karena pendukung Presiden Prabowo yang memang pendukung murni, bukan relawan Jokowi dan bukan pendukung Gibran, itu memang tidak terlalu suka dengan keberadaan Gibran di Jakarta,” jelasnya dilansir dari Seword TV.

“Jadi sebenarnya mereka inginnya Gibran jangan di Jakarta. Terserah di mana, mau di Solo, di IKN, terserah,” tersunya.

Baca Juga: PPP Di Titik Nadir? Romi Bicara Blak-blakan Sebut Plt Ketum Kader Murni Pun Tak Mampu Selamatkan

Ia menjelaskan bahwa banyak pendukung Presiden merasa keberadaan Gibran di Jakarta justru mengganggu konsolidasi kekuasaan, karena posisi wakil presiden dinilai tidak seharusnya menjadi pusat perhatian politik tersendiri.

Lebih jauh, Alifurrahman menyebut bahwa sebagian pendukung Prabowo menganggap Gibran kerap mengambil porsi panggung yang seharusnya menjadi milik presiden.

Hal ini terlihat dari beberapa inisiatif Gibran seperti program “Lapor Mas Wapres” dan pembagian “Bingkisan Wakil Presiden” yang sempat mencuat di media, namun kemudian meredup.

Menurutnya, program-program tersebut memunculkan persepsi bahwa Gibran berusaha tampil sebagai figur tersendiri di luar kerangka kerja Presiden.

Baca Juga: Sejarah Bisa Dijadikan Alat Kekuasaan, Marzuki Singgung Penulisan Ulang Sejarah Seperti Pada Orde Baru