Dana Parpol Naik 10 Kali Lipat, Ketum PBB: Supaya Partai Menjalankan Fungsi Pendidikan Politiknya

bisnisbandung.com - Rencana pemerintah menaikkan dana bantuan partai politik dari Rp1.000 menjadi Rp10.000 per suara sah menjadi sorotan tajam.

Sejumlah pihak menilai hal ini bisa menjadi beban baru bagi APBN, namun sebagian kalangan politik justru menganggap langkah ini sebagai upaya memperkuat demokrasi melalui pendidikan politik.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Gugum Ridho Putra, menilai bahwa pendanaan merupakan elemen krusial dalam membangun partai politik yang sehat dan menjalankan fungsi strategisnya.

Baca Juga: Wamenaker Jadi Dewan Penasihat Grib Jaya, Pegiat Media Sosial Curiga Ada Backup Penguasa

“Tinggal kalau menurut saya sih ke depan ini bagaimana komposisinya itu diatur. Kita enggak bicara mengenai besaran ya,” ucapnya dilansir dari youtube Metro TV.

Menurutnya, tantangan terbesar saat ini bukan sekadar jumlah dana yang diterima partai, tetapi bagaimana partai mampu menjangkau masyarakat luas dan menjalankan fungsi utamanya, termasuk pendidikan politik dari tingkat pusat hingga pelosok daerah.

Fungsi partai politik tidak hanya terbatas pada kontestasi elektoral seperti pemilu legislatif dan presiden, tetapi juga mencakup kewajiban mendidik kader dan masyarakat tentang nilai-nilai demokrasi.

Baca Juga: Diduga Gunakan Bahan Non Halal, PP Muhammadiyah Desak Proses Hukum RM Widuran

Tugas ini membutuhkan struktur organisasi yang kuat dari pusat hingga daerah, yang otomatis menuntut pembiayaan besar.

Di wilayah-wilayah dengan keterbatasan infrastruktur seperti Papua atau sebagian besar Sumatera, biaya operasional meningkat tajam karena hambatan geografis.

Namun di sisi lain, Gugum menegaskan bahwa partai tidak boleh abai terhadap situasi fiskal nasional.

Kebutuhan akan pendanaan yang memadai harus diimbangi dengan empati terhadap kondisi perekonomian negara serta akuntabilitas yang tinggi dalam penggunaan dana publik.

Prinsip dasar dari bantuan dana negara kepada partai politik seharusnya mengacu pada capaian elektoral.

Baca Juga: Skeptis Publik Soal Ijazah Jokowi, Pengamat Politik Sebut Ini Masalah Kepercayaan