“Jadi yang saya mau katakan begini: Saya tidak dalam posisi menolak peningkatan keuangan, tapi harus banyak persyaratan yang harus kita berikan,” tegasnya.
Jika tidak, hal ini justru berpotensi memperkuat praktik politik transaksional dan menggerus kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.
Kondisi ini dianggap mencerminkan ketimpangan representasi di parlemen, di mana suara kelompok masyarakat yang menginginkan oposisi atau alternatif politik tidak lagi terdengar karena sebagian besar partai memilih merapat ke kekuasaan.***
Baca Juga: Kenapa Publik Tak Percaya? Rocky Gerung Kupas Kasus Ijazah Jokowi
Artikel Terkait
Banyak yang Direpotkan Perkara Ijazah Jokowi, Alifurrahman Ungkap Tiga Partai Beri Tanggapan
PSI Dinilai Hanya “Partai-Partaian”, PNI Marhaenisme Ungkit Lagi Kaesang Jadi Ketum Dadakan
Dikritik PNI, Projo Balik Sindir: Singgung Popularitas Partai
Ray Rangkuti Soroti Potensi Jokowi di PSI, Ingatkan Tantangan Jadi Kader Biasa di Partai Lain
Soal Perpres Perlindungan Jaksa, Presiden Prabowo Tengah Bidik Kasus Korupsi Besar?
“Tiga Bubur Panas di Meja Prabowo” Said Didu: Solo, Oligarki, dan Perebutan Kekuasaan