APBD Bisa Terimbas Jika Naikkan Bantuan Dana Partai, Ray Rangkuti Kritik Suara Rakyat Bisa Terabaikan

bisnisbandung.com - Rencana pemerintah dan DPR untuk menaikkan dana bantuan partai politik dari Rp1.000 menjadi Rp10.000 per suara sah tengah menuai sorotan tajam dari berbagai pihak.

Salah satu kritik keras datang dari pengamat politik Ray Rangkuti, yang menilai kebijakan ini berisiko mengabaikan suara rakyat, terutama mereka yang tidak mendukung koalisi pemerintah saat ini.

Kenaikan dana partai yang signifikan ini tidak hanya berasal dari APBN, tetapi juga berpotensi ditopang oleh APBD.

Baca Juga: Bukan dari APBD! Ini Sumber Bonus Rp1 Miliar dari Dedi Mulyadi untuk Persib Bandung

“Dan itu kan bukan hanya soal APBN saja, kan. APBD juga akan ikut menyumbang, kan. Nah, artinya begitu besar dana partai sebetulnya,” ujarnya dilansir dari youtube Metro TV.

Hal ini menunjukkan betapa besar sumber dana publik yang akan disalurkan kepada partai politik.

Menurut Ray Rangkuti, perhatian utama seharusnya tertuju pada bagaimana uang publik itu akan dipertanggungjawabkan, terutama di tengah dinamika politik yang cenderung cair pasca-pemilu.

Dalam pandangannya, banyak partai yang selama kampanye mengusung semangat perubahan kini justru berbalik arah dengan bergabung ke dalam koalisi kekuasaan.

Baca Juga: Bareskrim Pastikan Ijazah Jokowi Asli, Bahlil Sebut Isu Palsu Sudah Tak Masuk Akal

Hal ini dinilai mengingkari kepercayaan publik yang telah memberikan suara kepada partai tersebut berdasarkan janji-janji politik yang berbeda dari arah pemerintahan saat ini.

Ray juga menekankan bahwa pajak rakyat digunakan untuk membiayai partai-partai tersebut, termasuk dari warga yang secara ideologis menentang pemerintahan.

Ketika suara mereka tidak lagi terwakili di parlemen karena pergeseran sikap politik partai, publik dinilai kehilangan kontrol atas penggunaan dana yang bersumber dari kontribusi mereka.

Ia menilai bahwa kenaikan dana partai tidak serta-merta ditolak, tetapi harus dibarengi dengan persyaratan ketat seperti transparansi, akuntabilitas, serta sistem yang memastikan partai tetap setia pada mandat politik pemilihnya.

Baca Juga: Jangan Salah Paham! Begini Penjelasan Gubernur Dedi Mulyadi soal Momen dengan Adam Alis