Namun, kebiasaan membiarkan warga lebih dulu masuk untuk memulung material sisa justru menjadi pemicu risiko yang seharusnya dapat dicegah.
Prof. Muradi juga menekankan bahwa lokasi pemusnahan yang semakin dekat dengan permukiman warga harus menjadi perhatian serius pemerintah dan TNI.
Dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan (RTRW-HAN), seharusnya area seperti gudang senjata dan zona disposal tidak berdekatan dengan aktivitas sipil.
Baca Juga: Meme Prabowo-Jokowi, Pengamat Politik Tegaskan: Ini Satir Bukan Tindakan Kriminal
Namun, realitas di lapangan memperlihatkan kondisi yang berbeda akibat perubahan pemukiman yang berkembang hingga mendekati fasilitas militer.
Ia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan dua opsi penting ke depan: memindahkan lokasi pemusnahan ke daerah yang lebih jauh dari pemukiman, atau melakukan relokasi warga dari zona rawan. Tanpa kebijakan tegas, ia menilai tragedi serupa berpotensi terus berulang.
“Karena kalau tidak, ini akan berulang berkali-kali. Apalagi misalnya pola hubungan kedekatan antara tentara, teman-teman TNI dengan warga sipil juga menjadi hal yang tidak bisa dibantah,” tegasnya.***
Baca Juga: Prihatin dengan Perkembangan Dunia, SBY Sebut Perang Dagang Mengancam Kehidupan Bangsa
Artikel Terkait
DPRD Jawa Barat Geram! Program Prioritas Dicoret Gubernur Dedi Mulyadi
Pembangunan Jawa Barat Bukan untuk Cari Panggung, Dedi Mulyadi: Untuk Rakyat!
Pemusnahan Amunisi di Garut Jadi Tragedi, Dedi Mulyadi Berdoa untuk Korban
Pemusnahan Amunisi TNI AD Berakhir Tragis, 13 Korban Jiwa Terjadi di Garut
Dedi Mulyadi Buka Suara Soal Pelaporan ke Komnas HAM, "Kami Peduli dengan Masa Depan Anak-anak"
Kak Seto Sebut Gubernur Dedi Mulyadi Sebagai ‘Sahabat Anak’ Berkat Program Pendidikan Inovatif