Refly Harun Bongkar Alasan Presiden Prabowo Menerima Dukungan Jokowi

Bisnisbandung.com - Pakar hukum tata negara, Refly Harun, mengungkap latar belakang strategis yang melandasi keputusan Presiden Prabowo Subianto menerima dukungan dari mantan Presiden Joko Widodo dalam Pemilu 2024.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan kalkulasi realistis dalam menghadapi medan politik nasional yang sangat dipengaruhi oleh kekuatan finansial, penguasaan fasilitas negara, serta dukungan aparatur pemerintahan.

“Saya pernah ngomong langsung sama Prabowo: ‘Pak, Bapak mau nyalon sebagai presiden, enggak?’ ‘Enggak ada gunanya. Kalau tidak didukung Jokowi, ngabisin duit aja.’ Itu yang dia katakan,” jelasnya dilansir dari youtube Sindonews, Jumat (9/5).

Baca Juga: Ingin Beli Sikat Gigi untuk Si Kecil? Perhatikan 5 Hal Ini!

Dalam analisis Refly, kemenangan dalam pemilihan presiden di Indonesia sangat bergantung pada akses terhadap tiga faktor utama: sumber daya keuangan, fasilitas negara, dan aparat pemerintahan.

 Tanpa ketiganya, peluang untuk memenangkan kontestasi nasional dinilai nyaris mustahil. Oleh sebab itu, ia menilai wajar jika dukungan Jokowi dianggap sebagai elemen penting dalam strategi kemenangan Prabowo.

Refly juga menyoroti realitas sistem demokrasi Indonesia yang dinilainya masih sarat dengan politik transaksional dan mobilisasi kekuasaan negara.

Baca Juga: DPRD Jawa Barat Geram! Program Prioritas Dicoret Gubernur Dedi Mulyadi

 Ia menilai bahwa untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan sistem pemilu, dibutuhkan komitmen dari pemimpin yang tidak semata mengejar kekuasaan untuk periode kedua.

Dalam pandangannya, Prabowo memiliki peluang historis untuk membawa perubahan besar terhadap sistem demokrasi di Indonesia, asalkan fokus pada perbaikan tata kelola tanpa ambisi melanjutkan kekuasaan di periode berikutnya.

 Jika niat tersebut hadir, Refly menilai Indonesia dapat menuju kompetisi politik yang sehat tanpa politik uang dan tekanan terhadap oposisi.

Baca Juga: Gak Cuma Pelajar, ASN Malas di Jawa Barat Bakal 'Digembleng' di Barak Militer

Lebih lanjut, ia menilai kritik dari sejumlah purnawirawan TNI terhadap sistem pemilihan langsung patut dilihat sebagai refleksi kegelisahan atas kondisi demokrasi saat ini.

 Wacana untuk kembali pada sistem pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali mencuat, sebagai respon atas kekhawatiran terhadap praktik-praktik kecurangan dalam pemilu langsung.