Ia menunjukkan bahwa untuk keluarga dengan dua anak, ambang bebas kemiskinan versi Bank Dunia adalah pendapatan keluarga minimal Rp4 juta per bulan, sementara menurut BPS hanya Rp2,5 juta.
Ketimpangan pengukuran ini memunculkan dugaan bahwa data kemiskinan telah "diperkecil" demi menjaga citra pemerintah.
Selain itu, ketidaksesuaian ini juga dinilai menutupi realitas ketimpangan ekonomi yang tajam, di mana hanya sekitar 40% penduduk yang hidup dalam keluarga dengan penghasilan di atas Rp4 juta per bulan yang dikategorikan sebagai kelas menengah ke atas dan kaya.
Sebanyak 125 juta penduduk lainnya, berdasarkan penghitungan pengeluaran bulanan, berada di antara garis kemiskinan versi BPS dan standar Bank Dunia, yakni berpenghasilan antara Rp2,5 juta hingga Rp4 juta per bulan.
Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia berada dalam kondisi ekonomi yang rawan, meskipun tidak tercatat secara resmi sebagai miskin.***
Baca Juga: Bansos Hanya untuk yang Sudah Vasektomi? Mensos Saifullah Yusuf Minta Dedi Mulyadi Jangan Gegabah
Artikel Terkait
Outsourcing Dinilai Perbudakan Modern, KSPI Dukung Presiden Prabowo Janjikan Penghapusan
Dukung Kunto, Prabowo Dianggap Ambil Alih Komando! Pengamat: Jokowi Tamat
Prabowo Perintahkan Ongkos Haji 2025 Harus Lebih Murah dari Malaysia
Jokowi dan Gibran Jadi Target, Norman Hadinegoro Sebut Ini Rencana Jatuhkan Prabowo
Prabowo Janji Hapus Outsourcing, Pengamat Politik: Saya Tidak Percaya!
"Jasa Beliau Tak Terhitung" Prabowo Akui Peran Jokowi dalam Surplus Beras Indonesia