Data Kemiskinan Dinilai Direkayasa Demi Citra, Rinny Budoyo Kritik Pemerintah dan BPS

bisnisbandung.com - Perdebatan mengenai angka kemiskinan di Indonesia mencuat setelah beredar perbedaan mencolok berdasarkan Bank Dunia dan BPS.

Pegiat media sosial, Rinny Budoyo, turut menyoroti perbedaan signifikan antara data versi Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam penjelasannya, Rinny menyebutkan bahwa sekitar 60% rakyat Indonesia masuk kategori miskin jika mengacu pada standar internasional.

Menurut standar Bank Dunia untuk negara berpendapatan menengah ke atas status yang kini disandang Indonesia sejak 2023.

Baca Juga: Tuai Perdebatan UU BUMN 2025, Siapa yang Bertanggung Jawab Jika Direksi Korupsi?

Yang mana ambang garis kemiskinan adalah pengeluaran harian sebesar 6,85 dolar AS per orang, yang jika dikonversikan dengan memperhatikan daya beli nasional, setara dengan sekitar Rp32.500 per hari atau Rp1 juta per bulan.

 Berdasarkan kalkulasi ini, penduduk dengan pengeluaran di bawah angka tersebut tergolong miskin.

 Jika diterapkan secara nasional, jumlah warga miskin di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 170 juta orang.

Baca Juga: Volonaut Luncurkan Airbike: Sepeda Motor Terbang Tanpa Baling-Baling, Revolusi Mobilitas Masa Depan

Namun, angka tersebut sangat berbeda dengan data resmi BPS yang mencatat jumlah penduduk miskin hanya sekitar 24 juta jiwa, atau sekitar 8,57% dari total populasi.

 Perbedaan ini mencerminkan standar pengukuran yang digunakan BPS, yakni garis kemiskinan sebesar Rp600.000 per kapita per bulan jauh di bawah standar Bank Dunia.

Rinny Budoyo menyoroti bahwa penggunaan standar nasional yang lebih rendah ini menciptakan kesan seolah-olah tingkat kemiskinan di Indonesia sudah terkendali, padahal banyak masyarakat masih hidup dalam keterbatasan ekonomi.

“Tentu saja pemerintah kita punya cara buat menutupi kenyataan buruk ini. Pemerintah kita sejak di era Pak Jokowi punya cara buat tipu-tipu data statistic,” ujarnya dilansir dari youtube 2045 TV.

 “Di sini, Badan Pusat Statistik enggak memakai standar yang digunakan sama Bank Dunia. Pemerintah Indonesia punya cara sendiri buat mengukur garis kemiskinan,” terusnya.

Baca Juga: Volonaut Luncurkan Airbike: Sepeda Motor Terbang Tanpa Baling-Baling, Revolusi Mobilitas Masa Depan