Di antaranya adalah usulan penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti PIK 2, penolakan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta tentu saja usulan penggantian Gibran.
“Setelah Jokowi tak lagi jadi presiden banyak serangan dialamatkan padanya. Ini termasuk soal mobil SMK, ijazah, hingga kunjungannya ke Vatikan. Sekarang soal Gibran,” jelas Adi Prayitno.
Wacana ini menuai reaksi keras dari banyak pihak.
Ketua MPR Bambang Soesatyo dan elite-elite partai seperti NasDem hingga PSI membela Gibran.
Kaesang adik Gibran sekaligus Ketum PSI menyebut usulan itu sebagai "pengadu domba".
Baca Juga: Prabowo Tak Mau ‘Ngemis’ ke Trump, Hendri Satrio: Sikap Mandiri Bagus, tapi Investasi Harus Masuk
“Gibran terpilih secara sah, konstitusional, bersama Prabowo. Tak ada alasan untuk diganti,” kata Adi Prayitno.
Namun kelompok purnawirawan tetap bersikukuh.
Mereka menilai keputusan MK yang meloloskan Gibran cacat etik dan moral.
“Ini bentuk kekecewaan politik yang sah-sah saja dalam demokrasi meski realisasinya sangat berat,” pungkas Adi Prayitno.***
Artikel Terkait
Strategi Baru! Indonesia Siapkan 3 Satgas untuk Percepat Deal dengan Kebijakan Tarif Donald Trump
Pedas! Budayawan Sebut Jokowi Tak Punya Kiblat Politik
PAN Buka Peluang Usulkan Kader Jadi Cawapres Jika Prabowo Nyapres 2029
Disebut ‘Gubernur Konten’ di DPR, Ini Tanggapan Menohok Dedi Mulyadi
Dedi Mulyadi Bongkar Kegelisahannya di DPR, BUMD Diisi Tim Sukses hingga PPH 21 Jadi Sorotan
Barak Militer Jadi Tempat Didik Ulang, Dedi Mulyadi: Minimal 6 Bulan!