“Tambah Tidak Jelas” Pengamat Menilai Kebijakan Infrastruktur Prabowo Minim Koordinasi

bisnisbandung.com - Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menyampaikan pandangannya terkait arah kebijakan infrastruktur yang tengah dijalankan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

 Agus Pambagio menilai bahwa program-program infrastruktur saat ini tampak kurang terarah karena minimnya koordinasi antara presiden dan kementerian teknis terkait.

“Terus terang, tidak jelas ya, karena semua program-program yang disampaikan Presiden itu, saya kok melihat ada kekosongan komunikasi dengan menteri-menteri teknisnya gitu,” ungkapnya dilansir Bisnis Bandung dari youtube Metro TV, Minggu (20/4).

Baca Juga: Kenapa Indonesia Tambah Impor LPG dari Amerika Serikat? Ini Penjelasannya

Menurutnya, kebijakan yang dilontarkan di ruang publik, seperti pembangunan sekolah dan program makanan bergizi, belum menunjukkan adanya kajian menyeluruh atau underlying study yang kuat.

 Ia mempertanyakan dasar perencanaan, seperti alasan pemilihan lokasi pembangunan, korelasi dengan data pertumbuhan penduduk, hingga kesiapan pelaksanaannya.

Agus juga menyinggung bagaimana proses pengambilan keputusan yang terlihat tidak menyatu antar kementerian dan lembaga (K/L).

Baca Juga: Bukan Cuma Soal Harga, Komaidi Notonegoro Ungkap yang Harus Diperhitungkan dari Impor Migas Amerika

Ia meragukan apakah koordinasi antarlembaga dilakukan secara rinci dalam rapat kabinet, karena hasil kebijakannya dinilai tidak mencerminkan integrasi antarsektor.

Dalam pandangannya, meskipun era pemerintahan sebelumnya kerap dikejar target waktu, setidaknya masih ada studi yang menjadi acuan dalam pelaksanaan proyek.

“Zaman Pak Jokowi dulu masih ada studi-studinya, meskipun dengan rumus "cepat-cepat-cepat", kualitasnya menjadi buruk,” bebernya.

Baca Juga: Dari Sosok Inspiratif Hingga Terjerat Skandal, Perjalanan Gibran Sebagai CEO eFishery

Sedangkan saat ini, Agus menyebut bahwa arah kebijakan semakin tidak jelas akibat lemahnya komunikasi dan perencanaan lintas kementerian.

Pandangan ini disampaikan di tengah sorotan publik terhadap sejumlah program prioritas pemerintahan Prabowo, termasuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan program bantuan makanan bergizi yang belakangan juga menuai kontroversi.