Dari Mercusuar Jokowi ke Populisme Prabowo, Paradigma Pemerintah Bergeser?

photo author
- Minggu, 20 April 2025 | 07:50 WIB
Presiden Prabowo Subianto (Tangkap layar youtube narasi tv)
Presiden Prabowo Subianto (Tangkap layar youtube narasi tv)

Bisnisbandung.com - Pengamat politik Rocky Gerung menilai telah terjadi pergeseran paradigma yang cukup mencolok antara pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto.

Meskipun Prabowo sejak awal menyatakan akan melanjutkan program-program era Jokowi, kenyataan di lapangan menunjukkan arah kebijakan yang berbeda secara substansial.

“Secara jujur, kita mau katakan bahwa paradigmanya memang berubah, bahwa Prabowo lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan dasar, basic needs, dari rakyat,” kata Rocky Gerung, dilansir Bisnis Bandung dari youtube pribadinya, Minggu (20/4).

Baca Juga: Menanti Arah Tegas Prabowo, Rocky Gerung Ungkap Kabinetnya Jadi Penghambat

Dalam pandangannya, pemerintahan Jokowi lebih menonjolkan pembangunan berkonsep mercusuar yakni proyek-proyek berskala besar yang dianggap bersifat simbolik dan berorientasi pada oligarki.

Sebaliknya, Prabowo dianggap membawa pendekatan yang lebih populis dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Pergeseran ini dinilai sebagai bentuk otentisitas kebijakan Prabowo yang mulai tampak dalam praktiknya.

Baca Juga: Dari Sosok Inspiratif Hingga Terjerat Skandal, Perjalanan Gibran Sebagai CEO eFishery

Rocky juga menyoroti sikap hati-hati Prabowo dalam melakukan perubahan di tubuh kabinet.

Ia mencermati bahwa mayoritas anggota kabinet saat ini masih berasal dari lingkungan pemerintahan sebelumnya, yang membuat transformasi kebijakan belum sepenuhnya terasa secara struktural.

 Menurutnya, kondisi ini memperlihatkan semacam keraguan Prabowo dalam melakukan langkah radikal, meskipun terdapat tekanan ekonomi global yang memerlukan respons cepat dan strategis.

Lebih lanjut, Rocky menilai bahwa ketidaksesuaian antara pendekatan populis Prabowo dan kapasitas teknokratik kabinet yang ada menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan visi baru pemerintahan.

 Ia menyebut bahwa kabinet perlu diisi oleh individu-individu yang tidak sekadar berasal dari lingkaran kekuasaan sebelumnya, melainkan yang mampu menerjemahkan kebijakan populis ke dalam tindakan nyata.

Baca Juga: Heboh! Pengakuan Gibran Tipu Investor eFishery Hingga Capai 300 Juta Dolar

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Alit Suwirya

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

KPK dan Kejagung Berbagi Peran Tangani Kasus Korupsi

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:00 WIB
X