bisnisbandung.com - Di tengah sorotan publik terhadap runtuhnya integritas lembaga peradilan akibat terungkapnya kasus suap vonis lepas perkara ekspor minyak sawit mentah (CPO).
Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019–2024, Mahfud MD, menyampaikan penilaiannya atas situasi penegakan hukum di Indonesia.
Menurut Mahfud, kondisi dunia peradilan saat ini sedang dalam titik kritis. Ia menyoroti bagaimana lembaga peradilan yang seharusnya menjadi garda terakhir keadilan justru terlibat dalam praktik korupsi baru, bahkan saat menangani perkara korupsi.
Baca Juga: Tempat Hiburan di Kota Bandung Wajib Tutup saat Jumat Agung dan Paskah 2025, Ini Jadwal Lengkapnya
Hal ini semakin memperparah ketidakpercayaan publik terhadap institusi pengadilan, terutama setelah keterlibatan empat hakim dan satu panitera dalam kasus dugaan suap vonis CPO.
Di tengah kemerosotan ini, Mahfud memberikan apresiasi terhadap langkah progresif yang dilakukan Kejaksaan Agung.
Ia memandang bahwa Kejaksaan Agung menunjukkan kinerja yang signifikan, bahkan dinilai sebagai lembaga penegak hukum paling baik dibandingkan dengan institusi lain dalam beberapa waktu terakhir.
“Langkah-langkahnya yang terakhir ini relatif bagus dan mungkin menjadi… paling tidak saat ini menjadi yang terbagus di antara penegak hukum yang lain, dengan temuan-temuan dan langkah-langkahnya,” ujar Mahfud MD dilansir dari youtube Kompas TV.
Keberanian dalam membongkar jejaring korupsi di lingkungan peradilan, serta keberhasilan dalam menetapkan tersangka dari kalangan hakim hingga pihak korporasi, menjadi indikator penting dari langkah maju lembaga tersebut.
Mahfud juga menggarisbawahi bahwa keberhasilan Kejaksaan Agung membongkar kasus ini merupakan sinyal positif di tengah lesunya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga lainnya.
Baca Juga: Bantah Isu Ijazah Palsu, UGM Tampilkan Bukti Keaslian Ijazah Jokowi
Dalam situasi di mana korupsi tampak kian meresap ke seluruh lini penegakan hukum, peran Kejaksaan menjadi kunci dalam menjaga harapan publik terhadap keadilan.
Kasus suap vonis lepas CPO sendiri melibatkan sejumlah nama dari kalangan yudisial hingga tim legal perusahaan besar.
Artikel Terkait
Prabowo dan Presiden Mesir El-Sisi Bahas Penguatan Kerja Sama Strategis
"Koruptor Harus Dimiskinkan!" Seruan Keras Budayawan untuk Prabowo
Terjerat Suap Ekspor CPO Rp 60 Miliar, Kekayaan Ketua PN Jakarta Selatan Cuma Rp 3,1 Miliar
Mindset Antikorupsi Prabowo Masih Seperti Poco-Poco, Pengamat Politik: Maju Mundur Tak Jelas
Menteri Prabowo Masih Anggap Jokowi Bos? Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah: Matahari Kembar Itu Nyata!
4 Hakim Terseret Korupsi CPO, Mahfud MD: Kejagung Masih Setengah Hati