“Tidak Semua Kekurangan Gizi” Ferry Latuhihin Pertanyakan Logika Anggaran

bisnisbandung.com - Ekonom Ferry Latuhihin menyampaikan pandangan kritis terhadap berbagai program pemerintah, khususnya yang dirancang untuk menopang pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi dan penciptaan lapangan kerja.

Ia menilai bahwa beberapa program, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan 70.000 Koperasi Merah Putih, berisiko membebani anggaran negara dan kurang tepat sasaran.

Ferry menyoroti bahwa tren ekonomi Indonesia saat ini justru menunjukkan kecenderungan melambat, meskipun pada titik tertentu seperti bulan Maret sempat terjadi kenaikan pendapatan negara.

Baca Juga: Jangan Lagi Ngemis di Jalan! Dedi Mulyadi Semprot Peminta Sumbangan Masjid

 Ia menilai, secara keseluruhan, arah ekonomi mengalami penurunan, yang tercermin juga dari berkurangnya mobilitas masyarakat selama momen besar seperti mudik Lebaran.

Salah satu kritik utamanya tertuju pada program MBG yang dianggap terlalu luas cakupannya.

“Sebab program MBG ini, kalau memang mau tepat sasaran, cukup dengan 5 sampai 10 triliun dengan sistem kupon,” ucapnya dilansir Bisnis Bandung dari youtube Metro TV.

Menurut Ferry, tidak semua anak sekolah mengalami kekurangan gizi, dan program ini seharusnya bisa lebih tepat sasaran dengan sistem kupon yang menyasar kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Baca Juga: Rp 10 Miliar Anggaran untuk Stunting, Dedi Mulyadi: Isinya Rapat di Hotel, Anak Tetap Stunting

Ia menilai bahwa cakupan 82 juta penerima makan bergizi terlalu besar jika dibandingkan dengan data statistik yang menunjukkan bahwa hanya sekitar 7,1% penduduk tergolong kekurangan gizi parah.

Lebih lanjut, Ferry juga meragukan efektivitas rencana pembentukan koperasi dalam skala besar yang diklaim akan mempercepat pemerataan ekonomi desa.

Ia mempertanyakan dari mana sumber pendanaan proyek koperasi sebesar 300–400 triliun rupiah itu akan diambil, mengingat keterbatasan ruang fiskal pemerintah saat ini.

Baca Juga: Indonesia Gelap? Prabowo Tantang Para Pengkritik Maju ke Depan Berdialog!

 Ia menilai, jika pendanaan dipaksakan dari perbankan milik negara (Himbara), maka hal itu justru berisiko terhadap stabilitas sektor keuangan dan kepercayaan investor.