Tajam! Pakar Hukum Tata Negara Sebut Presiden Tidak Memahami Bangunan Ketatanegaraan

bisnisbandung.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan setelah pernyataan publiknya dianggap tidak menjawab inti kritik terhadap tata kelola negara yang dinilai semakin tidak transparan.

 Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, menilai bahwa respons Presiden atas kritik "Indonesia Gelap" justru memperlihatkan kurangnya pemahaman terhadap struktur dan prinsip ketatanegaraan yang semestinya dijalankan.

Menurut analisis Feri, istilah "Indonesia Gelap" bukan sekadar metafora cuaca, melainkan cerminan dari proses politik yang tidak akuntabel.

Baca Juga: Disambut Erdogan, Presiden Prabowo Ungkap Rencana Strategis Indonesia-Turki

 Ia menegaskan bahwa kegelapan itu merujuk pada lima aspek kekuasaan presiden yang dinilai bermasalah, mulai dari pelanggaran aturan hingga proses legislasi yang tidak memenuhi prinsip partisipasi publik.

Salah satu contoh yang disorot adalah pengangkatan prajurit aktif sebagai pejabat tinggi negara, termasuk di posisi Sekretaris Kabinet, yang dianggap bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

“Itu dilanggar oleh Pak Prabowo dan kabinet sejak hari pertama. Ada juga percampuran kekuasaan yang sebetulnya dilarang oleh konstitusi,” lugasnya dilansir Bisnisbandung dari youtube Kompas TV Jember.

Baca Juga: Indonesia Gelap? Prabowo Tantang Para Pengkritik Maju ke Depan Berdialog!

Selain itu, percampuran kekuasaan antara legislatif dan eksekutif juga dinilai memperburuk kualitas demokrasi.

Feri menyoroti bahwa peran DPR seharusnya sebagai pengawas eksekutif justru melemah karena kedekatan sebagian anggotanya dengan pihak istana.

Ia menganggap bahwa proses legislasi saat ini gagal memenuhi tiga syarat utama partisipasi publik yang bermakna, yakni keterbukaan, akses yang setara, dan pelibatan substansial masyarakat.

“Kami melihat memang Presiden tidak on the track. Seolah-olah, dari sudut pandang kami, Presiden tidak memahami bangunan ketatanegaraan,” gamblangnya dilansir Bisnis Bandung dari youtube Kompas TV Jember.

Baca Juga: Direktur Freedom Institute Bongkar Akar Masalah Ekonomi Sebenarnya, Donald Trump Bukan Pemicu Utama

Kritik juga diarahkan pada pola komunikasi pemerintah yang dinilai tidak sehat. Respons sejumlah pejabat tinggi dan unit komunikasi istana dianggap tidak merespons keresahan publik dengan baik, bahkan menimbulkan antipati.