Tanpa Script Tanpa Sensor, Pengamat Politik: Dialog Prabowo dan 7 Pemred Momen Langka!

Ikrar juga menyoroti bahaya revisi UU TNI yang memperbolehkan pelibatan militer tanpa persetujuan DPR maupun perintah presiden.

Menurutnya hal ini bisa membawa Indonesia kembali ke era Orde Baru, di mana militer sangat dominan.

“Rakyat di Papua dan wilayah lainnya tentu khawatir. Supremasi sipil harus tetap dijaga. Militer bukan dewa, mereka juga manusia,” ujarnya tegas.

Dialog juga menyentuh realita ekonomi di lapangan.

Baca Juga: Indonesia Bukan Negara ‘Ecek-Ecek’ Guru Besar IPB: Saatnya Tantang Hak Veto Amerika

Ikrar menekankan pentingnya kebijakan ekonomi yang berpihak pada pekerja dan rakyat kecil.

Ia menyinggung soal PHK massal di sektor perhotelan akibat okupansi rendah yang belum membaik pasca-pandemi dan efisiensi anggaran negara.

“Jangan hanya bicara soal petani. Buruh, pekerja informal, dan mereka yang kena PHK juga butuh perhatian. Apakah mereka akan dibantu atau hanya dapat bansos?” sindir Ikrar.

Dialog empat jam ini dinilai sebagai langkah maju dalam keterbukaan informasi publik.

Baca Juga: Tarif Trump Tamparan Agar Indonesia Berbenah, Bayu Krisnamurthi: Ini Sebagai Trigger

Namun para pengamat menilai janji-janji Presiden Prabowo perlu terus dikawal terutama terkait program strategis yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak.

“Dialog ini langkah berani. Tapi jangan berhenti di kata-kata. Rakyat menunggu bukti nyata,” tutup Ikrar.***