Dwi Fungsi TNI Diangkat Lagi, Panda Nababan Ingatkan Bahaya Militer Masuk Sipil

Bisnisbandung.com - Polemik revisi Undang-undang TNI kembali mencuat dan memancing perdebatan tajam di tengah masyarakat.

Salah satu suara lantang datang dari wartawan senior sekaligus politisi kawakan Panda Nababan.

Panda Nababan menilai isu ini bukan semata soal jumlah personel militer yang masuk ke institusi sipil melainkan soal karakter dan integritas mereka dalam mengemban tugas.

Baca Juga: Blok-Blok Kekuatan Baru akan Muncul Imbas Kebijakan Donald Trump, Prediksi Rocky Gerung

Menurut Panda Nababan sejarah panjang keterlibatan militer dalam urusan sipil sudah membentuk wajah Indonesia selama bertahun-tahun terutama sejak masa Orde Baru.

Namun,ia menekankan bahwa semangat Sumpah Prajurit dan Sapta Marga harus benar-benar dipegang teguh jika militer kembali masuk ke ruang-ruang sipil.

“Saya tidak mempermasalahkan berapa orang tentara yang duduk di kementerian, asalkan mereka punya beban moral: menjadi teladan, tidak korupsi, dan tidak ikut kongkalikong,” ujar Panda Nababan dalam youtube Keadilan TV.

Panda Nababan mengenang beberapa figur militer yang dinilainya menjadi teladan luar biasa, seperti Jenderal Maritim Ali Sadikin, Jenderal Yusuf, hingga Jenderal Rudini.

Baca Juga: Respons Lambat Pemerintah Dinilai Memperburuk Dampak Kebijakan Tarif Trump

Ketiganya dikenal bersih, tegas, dan dekat dengan rakyat.

Ia juga menyebut nama Daeng Patompo, mantan Wali Kota Makassar dari kalangan militer yang hingga kini masih dikenang warga karena kinerjanya yang luar biasa.

“Mereka bukan hanya disegani, tapi juga dicintai rakyat. Ali Sadikin itu legenda di Jakarta. Jenderal Yusuf itu bahkan enggak mau pakai ajudan. Hugeng, Kapolri legendaris, cuma naik sepeda ke rumah Yusuf. Bayangkan kesederhanaannya,” kisah Panda Nababan.

Namun di balik nostalgia itu Panda Nababan tak menutup mata pada sisi gelap dari praktik dwifungsi militer.

Ia menyayangkan munculnya sejumlah kasus korupsi yang justru melibatkan anggota TNI yang ditempatkan di lembaga-lembaga sipil, seperti di Bakamla dan Basarnas.

Baca Juga: Bukan Soal Tarif 32%, Ferry Latuhihin Ingatkan Ancaman Terbesar dari Kebijakan Trump