Adi Prayitno juga menilai bantahan PDIP soal "utusan" tak mampu meredam polemik.
PDIP menyatakan tidak pernah menyebut siapa utusan tersebut.
Namun menurut Adi Prayitno publik dengan mudah menebak arah tudingan tersebut mengarah ke Istana.
"Siapa lagi yang punya kuasa kirim utusan ke PDIP selain mantan Presiden? Makanya tak heran relawan Jokowi mendorong agar tuduhan ini diproses hukum," katanya.
Baca Juga: Cacat Prosedur? Zainal Arifin Mochtar: Partisipasi Publik dalam Revisi UU TNI Sangat Minim
Lebih lanjut Adi Prayitno menyebut adanya dua realitas politik.
Versi PDIP mengklaim ada utusan sementara kubu Jokowi membantah keras.
Publik akhirnya bingung harus percaya siapa.
"Bagi pendukung PDIP mereka yakin ada utusan. Tapi bagi relawan Jokowi itu fitnah. Dalam politik kebenaran selalu relatif tergantung posisi politik masing-masing," tegasnya.
Menariknya Adi Prayitno menyoroti ajakan Djarot agar Jokowi dan elite PDIP duduk bersama mungkin sambil ngopi untuk menyelesaikan polemik ini.
Baca Juga: Kontroversi Pengesahan RUU TNI, DPR Ungkap Kembalinya Dwi Fungsi ABRI Tidak Benar
Ia berharap ada islah politik demi meredakan ketegangan dua kekuatan besar ini.
"Kalau di Indonesia saja politisi yang bermusuhan bisa akur, masa iya PDIP dan Jokowi nggak bisa rujuk lagi?" tutup Adi Prayitno.***
Artikel Terkait
Libur Lebaran, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Cek Kesiapan Bandung: Sampah & Macet Jadi Sorotan
Ikrar Nusa Bhakti Soroti Pertemuan Tertutup Prabowo dan Rektor, Ada Apa?
Pabrik Mobil Listrik Siap Beroperasi, Dedi Mulyadi Buka 18 Ribu Lowongan Kerja
Ormas & LSM Nakal Kian Meresahkan, Dedi Mulyadi Bentuk Satgas Anti-Preman
Enam Preman Ditangkap di Kawasan Industri Subang, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Angkat Bicara
Bertemu Kadin Indonesia, Gubernur Dedi Mulyadi Tegaskan Jawa Barat Bebas Premanisme