Namun menurutnya Jokowi tetap berhasil mengamankan posisi politik keluarganya dengan menempatkan Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto.
"Jokowi menyadari bahwa dia memiliki infrastruktur kekuasaan yang bisa menentukan hasil Pemilu. Dan Prabowo dengan sikap pragmatisnya menerima kesepakatan tersebut," ujarnya.
Kemerosotan demokrasi di Indonesia juga ditandai dengan semakin lemahnya peran oposisi.
Rudi S Kamri menilai bahwa dengan hampir semua partai politik bergabung dalam koalisi pemerintahan tidak ada lagi mekanisme check and balance yang efektif.
Baca Juga: Indonesia di Era Kegelapan Korupsi? Saut Situmorang Buka-Bukaan
"Dari delapan partai di parlemen tujuh di antaranya sudah berada dalam keranjang koalisi pemerintah. Bagaimana demokrasi bisa berjalan tanpa adanya oposisi yang kuat?" ujarnya.
Ia juga menyoroti posisi PDIP yang dinilai masih abu-abu dalam menentukan sikap sebagai oposisi.
"Seharusnya PDIP kembali menjadi partai penyeimbang seperti saat era SBY bukan malah gamang dan ambigu," tambahnya.
Meskipun demokrasi Indonesia disebut sedang dalam kondisi gelap Rudi S Kamri menegaskan bahwa semua tergantung pada peran rakyat dalam memperjuangkan demokrasi.
Baca Juga: Tidak Percaya Penegakan Korupsi, Asep Iwan Iriawan: Lihat Saja, Mereka Tak Pernah Selesaikan Perkara
Ia menekankan pentingnya peran masyarakat sipil, mahasiswa, dan media dalam menjaga demokrasi tetap hidup.
"Negara ini bukan milik penguasa bukan milik oligarki bukan milik TNI atau Polri tapi milik rakyat. Jika rakyat berdiam diri maka demokrasi akan benar-benar mati," pungkasnya.***
Artikel Terkait
Rocky Gerung Pertanyakan Pertemuan Prabowo dengan Konglomerat, Untuk Kepentingan Siapa?
Tega! Minyakita Dijual Lebih Mahal tapi Isinya Malah Berkurang, Mentan Amran: Segera Proses!
Putus Jeratan Rentenir! Budi Arie: Pemerintah Dorong Koperasi Merah Putih di Desa
Persekusi Ibadah di Bandung, Rudi S Kamri: Merusak Kesakralan Puasa!
Heboh! Kasus Bank BJB, KPK Geledah Rumah Ridwan Kamil
Kasus Bank BJB Panas! Ridwan Kamil Buka Suara Usai Rumahnya Digeledah KPK