Indonesia di Era Kegelapan Korupsi? Saut Situmorang Buka-Bukaan

bisnisbandung.com -  Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, menyoroti kondisi Indonesia yang dinilai semakin gelap dalam pemberantasan korupsi.

Dengan angka korupsi yang mencapai hampir Rp1.000 triliun, ia menilai bahwa fokus pemberantasan tidak boleh hanya terpusat pada kasus-kasus besar, tetapi juga mencakup praktik korupsi yang lebih kecil namun merusak sistem secara keseluruhan.

Saut menekankan pentingnya memahami prinsip Environment, Social, and Governance (ESG) dalam tata kelola perusahaan dan pemerintahan.

Menurutnya, kegagalan dalam menerapkan prinsip ESG menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan berbagai penyimpangan, termasuk dalam sektor energi seperti Pertamina.

Baca Juga: Mayor Teddy Malah Naik Pangkat? SBY Tegaskan Tentara Aktif Masuk Pemerintahan harus Pensiun

“Nah, kalau kita ngerti Environment, Social, dan Governance, orang di Pertamina nggak akan keluar dari yang namanya Euro 5,” terangnya dilansir dari youtube Metro TV.

“Euro 5 itu nggak ada cerita kamu impor Pertalite yang oktannya 90, karena Euro 5 itu minimal 92 semuanya. Itu syarat Euro 5, yang dikatakan untuk menyelamatkan bumi, dan seterusnya,” sambungnya.

Salah satu contohnya adalah ketidaksesuaian standar bahan bakar dengan regulasi Euro 5, yang seharusnya menjadi acuan dalam menjaga lingkungan dan kualitas energi yang lebih bersih.

Baca Juga: Kasus Pertamina Jangan Hanya Operator Lapangan yang Dihukum! Henri Subiakto Beri Sorotan

Selain itu, ia menyoroti bahwa komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan retoris.

 Transparansi, akuntabilitas, dan penghapusan konflik kepentingan harus menjadi prioritas utama agar tata kelola negara dapat berjalan dengan baik.

Penghargaan terhadap kepatuhan ESG di sektor bisnis juga harus diiringi dengan implementasi yang konsisten, bukan hanya sebatas formalitas di atas kertas.

Menurut Saut, pemberantasan korupsi bukan hanya soal menghukum para pelaku, tetapi juga membangun sistem yang mampu mencegah terjadinya praktik korupsi sejak awal.

Baca Juga: Polemik Kenaikan Pangkat Seskab Teddy, Denny Siregar: Negara Jadi Tak Berwibawa