Kritik Tajam Bivitri Susanti: Jangan Kerdilkan Masalah Kebijakan dengan ‘Sosialisasi’

bisnisbandung.com - Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara, menyoroti persoalan mendasar dalam cara pemerintah menyusun kebijakan yang dinilai masih bersifat top-down, tidak transparan, dan minim partisipasi publik.

“Masalahnya fundamental tentang cara membuat kebijakan yang top-down, tidak transparan, tidak partisipatif, dan tidak akuntabel,” tulisnya dilansir dari akun X@ Bivitri Susanti.

 “Jangan dikerdilkan dengan ‘sosialisasi.’ Beginilah pemerintahan sistem komando, bukan ‘good governance’ kan sudah disiapkan pakai retret,” sambungnya.

Baca Juga: Band SukaTani Dibungkam! Sobary: Mereka Bicara Kebenaran!

Kritik ini muncul di tengah hasil jajak pendapat yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menilai sosialisasi kebijakan, aturan, dan program pemerintah belum berjalan dengan baik.

Pendekatan yang dilakukan dalam pengambilan keputusan dianggap tidak mencerminkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

 Pemerintah seharusnya memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya disusun secara tertutup, tetapi juga melibatkan berbagai pihak yang terdampak secara langsung.

Minimnya transparansi dalam penyusunan kebijakan sering kali menyebabkan kebingungan di masyarakat.

Baca Juga: Aulia Postiera Ungkap Skandal Korupsi Pertamina, Pertalite yang Dioplos Jadi Pertamax

 Sosialisasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dianggap bukan solusi utama, melainkan hanya langkah reaktif atas lemahnya keterlibatan publik sejak awal proses penyusunan kebijakan.

Jajak pendapat terbaru yang dilakukan oleh Litbang Kompas mengonfirmasi permasalahan ini.

Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa bahwa berbagai kebijakan dan program baru yang dikeluarkan pemerintah kurang tersosialisasikan dengan baik.

Baca Juga: Rocky Gerung Sindir Istana, Juru Bicara Puluhan Tapi Komunikasi Pemerintah Buruk

 Hal ini semakin memperkuat kritik bahwa pola komunikasi kebijakan masih jauh dari ideal.