Polarisasi Politik Tak Bisa Dihindari, Tapi Niat Baik Harus Dikedepankan Kata Waketum Golkar

bisnisbadung.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan bahwa polarisasi politik dalam pemerintahan tidak dapat dihindari, namun niat baik harus tetap dikedepankan.

Menurutnya, kritik dari mahasiswa terhadap pemerintah saat ini bukanlah sebuah ancaman, melainkan bentuk kepedulian yang harus diapresiasi.

“Terus terang aja, kami dari Koalisi Indonesia Maju melihat bahwa ini adalah tanda cinta mahasiswa kepada pemerintah yang ada sekarang,” ungkapnya dilansir dari youtube Indonesia Lawyers Club.

Baca Juga: Rocky Gerung Sindir Istana: Jangan Bantah ‘Indonesia Gelap’, Buktikan dengan Data!

Idrus menyoroti pentingnya tantangan dalam setiap kepemimpinan, termasuk dalam masa awal pemerintahan Prabowo-Gibran.

Tantangan tersebut dinilai sebagai kesempatan bagi para pemimpin untuk menunjukkan kreativitas dan mencari solusi terbaik bagi permasalahan yang ada.

 Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk menilai pemerintahan secara komprehensif, tidak hanya berdasarkan kondisi awal yang masih berproses.

Baca Juga: Adian Napitupulu Baca Puisi Usai Hasto Ditahan, PDI Perjuangan Kumpulkan Kader di DPP

Sejak awal kepemimpinannya, Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa Indonesia adalah rumah bersama yang dibangun di atas keberagaman suku dan nilai kekeluargaan. Prinsip ini sejalan dengan Pancasila sebagai dasar negara.

 Dengan konsep rumah besar yang inklusif, pemerintahan berupaya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun bangsa, tanpa menghilangkan sikap kritis.

Dalam dinamika politik yang terjadi, beberapa pihak telah bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, sementara lainnya masih berada di luar.

 Idrus menilai bahwa ajakan untuk bersatu tetap terbuka, namun dengan catatan bahwa kepentingan rakyat harus selalu menjadi prioritas utama.

Presiden Prabowo sendiri telah menegaskan bahwa setiap kebijakan harus berpihak kepada rakyat, dan siapa pun yang tidak mendukung kepentingan masyarakat akan berada di luar tanggung jawab pemerintah.

Baca Juga: Ray Rangkuti Desak Pembatalan Retreat Kepala Daerah, Efisiensi Anggaran Harus Diutamakan!